Bupati Enrekang Minta Semua OPD Tertib Lakukan Pelaporan Dana

Pemkab Enrekang menggelar Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tingkat Kabupaten Enrekang triwulan II

Bupati Enrekang Minta Semua OPD Tertib Lakukan Pelaporan Dana
Staf Humas Pemkab Enrekang, Mira
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang menggelar Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tingkat Kabupaten Enrekang triwulan II tahun anggaran 2019, Selasa (23/7/2019). 

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang menggelar Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tingkat Kabupaten Enrekang triwulan II tahun anggaran 2019, Selasa (23/7/2019).

Acara yang dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang ini dihadiri langsung oleh Bupati Enrekang, Muslimin Bando, BPS Enrekang, Kepala Bappeda, H Baba dan Pimpinan OPD.

Dalam sambutannya Muslimin Bando mengatakan, rapat tersebut bertujuan mengetahui sejauh mana hasil kegiatan pembangunan triwulan II tahun 2019.

Baca: DP3A Enrekang Boyong 24 Forum Anak Hadiri Perayaan HAN di Makassar

Baca: Cegah Kekerasan Seksual Pada Anak, DP3A Enrekang Bentuk Forum Desa

Baca: VIDEO: Bakar Sampah, Satu Unit Rumah di Lewaja Enrekang Ludes

Selain itu, juga untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan.

Serta mencari solusi dan upaya yang telah dan akan ditempuh dalam menyikapi permasalahan tersebut.

"Ini dijadikan sebagai forum untuk mendiskusikan langkah percepatan baik oleh Kepala OPD, PPK dan PPTK maupun pelaksanaan kegiatan utamanya kegiatan yang belum mencapai target pada triwulan II ini," kata Muslimin Bando.

Ketua Golkar Enrekang itu menjelaskan, perlu dilakukan monitoring lapangan secara terpadu antara OPD terkait yakni Bappeda, bagian pembangunan Setda dan Inspektorat.

Agar supaya kondisi di lapangan sesuai dengan apa yang dilaporkan dan aturan yang ada.

Khusus untuk DAK dan dana yang sifatnya bantuan lainya, MB meminta agar tetap memperhatikan aturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh kementrian terkait.

Apalagi, bidang DAK termasuk Aturan perencanaan dan pelaporan untuk penyaluran anggaran dari kementrian keuangan.

Halaman
12
Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved