Akhirnya Gubernur Sulsel Copot Hatta, Ini Pejabat yang Gantikan

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Ancaman pencopotan kepada Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel M Hatta rupanya diwujudkan oleh Gubernur Sulsel M Nurdin Abdullah.

Pencopotan ini berlaku per 1 Juli 2019, hari pertama kerja Nurdin Abdullah pasca pulang dari lawatan ke luar negeri.

Anggaran Pilkada Tana Toraja Membengkak, Ini Alasannya

Diduga Bocor, Polisi Hanya Dapat Ini di Lokasi Judi Sabung Ayam

Sekertaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani membenarkan pencopotan ini.

"Iya, pak Hatta diganti," kata Hayat kepada Tribun saat dikonfirmasi pada Minggu (30/6/2019) malam.

Menurutnya jabatan Kepala Biro Umum bakal diisi oleh pejabat sementara dengan status Pelaksana Tugas (Plt).

Untuk sementara, Plt Kepala Biro Umum dijabat oleh Kabag Rumah Tangga Sulsel, Idham Kadir.

"Pak Idham untuk sementara Plt di Biro Umum," katanya.

Hayat sendiri enggan menjelaskan secara detail penggantian M Hatta.

Ia meminta jurnalis Tribun Timur untuk kembali melakukan wawancara mendalam pada Senin hari ini.

Sementara itu, Idham saat dikonfirmasi enggan memberikan komentar mengenai jabatan yang diamanahkan kepada dirinya.

Idham saat dikonfirmasi mengaku sedang sibuk, "Saya lagi layani tamu dari Jakarta. Nantilah," kata mantan Kabag Humas Pemkab Bantaeng ini.

Terpisah, Kepala Biro Umum M Hatta mengatakan bahwa ia belum mengetahui kondisi di Pemprov setelah ramai di media terkait pernyataan Gubernur Sulsel yang akan mencopot dirinya.

Begitu pun dengan SK pencopotan. Hatta hingga Minggu 30 Juni belum menerima SK jika dirinya di non aktifkan sebagai kepala Biro Umum Pemprov Sulsel.

"Belum ada juga SK-nya. Tapi kita ikut arus saja, seperti apa maunya beliau. Kita ini hanya bawahan," ujar Hatta.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah membeberkan bahwa dirinya telah menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari Inspektorat Sulsel.

LHP itu berisi temuan, dan salah satu rekomendasinya agar pimpinan di OPD tersebut dievaluasi.

Menurut Nurdin pejabat yang kerjanya tidak maksimal akan ia ganti, apalagi jika ada temuan.

"Untuk apa dipertahankan, ini kan membahayakan pemerintahan," ujar Nurdin.

Sebelumnya saat menghadiri Raker Unhas di Tanjung Bira Bulukumba lalu menegaskan agar seluruh OPD dapat bekerja maksimal. Dan bagi OPD yang tidak bekerja maksimal akan dievaluasi. 

Termasuk pencapaian Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Dengan cara demikian, pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi  Selatan akan maju, jelasnya. (*)

 Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy