CSR di Luwu Timur Rawan Pencucian Uang, Warga Minta KPK Mengawasi

Hal tersebut disampaikan Tokoh Masyarakat Luwu Timur, Andi Yayat Pangerang saat membahas soal CSR PT Vale Indonesia.

CSR di Luwu Timur Rawan Pencucian Uang, Warga Minta KPK Mengawasi
ivan/tribunlutim.com
dialog terbuka tentang urgensi CSR dan sustainable development di Warkop Lapae, Jl Sangkurwira, Desa Arolipu, Kecamatan Wotu, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (28/6/2019). 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia untuk masyarakat Luwu Timur diduga terjadi praktek pencucian uang.

Itu terungkap dalam dialog terbuka tentang urgensi CSR dan sustainable development di Warkop Lapae, Jl Sangkurwira, Desa Arolipu, Kecamatan Wotu, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (28/6/2019).

Kegiatan dilaksanakan Lembaga Pengawasan Lingkungan Hidup Industri Pertambangan Indonesia (LPLHIPI).

Hal tersebut disampaikan Tokoh Masyarakat Luwu Timur, Andi Yayat Pangerang saat membahas soal CSR PT Vale Indonesia.

Berkas Perkara Pergeseran Suara Dilimpahkan ke Kejari Gowa

11 Perusak PN Bulukumba Bakal Disidang di Kota Makassar

Olehnya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu turun tangan menyikapi dugaan pencucian uang pada CSR tersebut.

Yayat juga mempertanyakan cara PT Vale Indonesia menentukan jumlah nominal CSR tiap tahunnya ke masyarakat Luwu Timur.

Menurutnya, tidak ada hitungan konkret atau indikator menentukan berapa yang harus dikeluarkan untuk CSR. Sehingga penentuan jumlah nominal CSR Vale Indonesia tidak transparan.

"Kalau kita bikin perencanaan mendalam tentang itu (CSR). Maka perlu libatkan KPK disitu. Supaya tidak menjadi tempat pencucian uang," kata Andi Yayat.

Saat jelang tutup tahun kata dia dengan dana CSR sisa yang masih ada, maka dibuatlah program seperti program mudik. Bahkan kata dia, dana CSR itu sudah disiapkan untuk pihak-pihak tertentu.

9 Kecamatan Terendam Banjir di Wajo, Segini Jumlah Kerugian

TRIBUNWIKI: Jadi Ayah di Film Garis Biru, Sempat Terbawa dengan Suasana, Berikut Profil Dwi Sasono

"Kalau itu terjadi maka kita perlu memberikan perhatian di rancangan Perda CSR. Itu bagaimana menetapkan jumlah CSR itu,"

"Karena ini penting. Kalau tidak itu bisa jadi rawan tempat pencucian uang," imbuh Yayat.

Dana CSR PT Vale Indonesia memang tidak semua bisa dirasakan manfaatnya warga yang bermukim di 11 kecamatan di Luwu Timur.

Informasi dihimpun, hanya Kecamatan Towuti, Nuha, Wasuponda dan sebagian wilayah Kecamatan Malili. Kecamatan itu dianggap mendapat dampak langsung dari pertambangan PT Vale Indonesia.

Dalam dialog juga disinggung tidak jelasnya data jumlah perusahaan swasta maupun BUMN yang beroperasi di Luwu Timur termasuk mana saja perusahaan yang sudah mengeluarkan CSR.

Sementara Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur, Muh Ayyub menilai, dana CSR hanya dinikmati sebagian kelompok.

"Ini yang kemudian menciptakan elite lokal lewat dana CSR ini. Ini perlu menjadi perhatian kita," kata Ayyub.

Anggota DPRD Luwu Timur, Andi Endy B Shin Go mengatakan peraturan daerah (Perda) CSR digenjot segera ditetapkan menjadi produk hukum daerah sebelum 27 Agustus 2019.

"Memang Luwu Timur belum punya Perda mengatur CSR. Inilah menjadi komitmen kami agar Perda ini disahkan pada Agustus nanti.

Hadir Penata dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur, Natsir, Anggota DPRD Luwu Timur, Andi Endy B Shin Go, Akademisi Afrianto Nurdin.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Luwu Timur, Muh Nur, mantan Anggota KPU, Muh Ayyub dan Wahyuddin Al Kadri, Ketua GP Ansor Luwu Timur, Awaluddin, aktivis perempuan dan mahasiswa.

Laporan Wartawan TribunLutim.com, vanbo19 

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved