Dua Ranperda Disepakati Pada Rapat Paripurna DPRD Sidrap

Jumat, 21 Juni 2019 22:52

Yadin/Diskominfo Sidrap

Penyerahan draft Ranperda Oleh Ketua DPRD Sidrap, H Zulkifli Zain kepda Bupati Sidrap Ir H Dollah Mando pada Rapat Paripurna DPRD Sidrap di Gedung DPRD Kabupaten Sidrap, Jl Jendral Sudirman Pangkajene.

TRIBUNSIDRAP.COM, MARITENGNGAE - Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) telah disepakati dalam pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap, Jumat (21/6/2019) siang.

Laporan pertama, Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 diwakili oleh Agus Syamsuddin.

"Banggar DPRD, menyepakati seluruh draft Ranperda hasil revisi terakhir dengan Pemkab Sidrap yang akan di Evaluasi oleh Gubernur Sulsel," kata Agus.

"Seluruh fraksi telah menyepakati draft final pembahasan Banggar yang tertuang dalam pendapat akhir masing-masing fraksi,"lanjutnya.

Yuk Ikutan Lomba Make Up di Akkarena, Berhadiah Uang Tunai

PPDB Jalur Zonasi Dibuka, Ini Jadwal dan Cara Mendaftar

"Pendapat fraksi tersebut menjadi lampiran yang tak terpisahkan dalam laporan Banggar ini," ungkapnya.

Adapun laporan kedua, yakni hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terkait Ranperda Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2016 diwakili oleh Sekretaris Pansus, Andi Sugiarno Bahri.

Dalam laporannya disebutkan kesepakatan perubahan susunan perangkat daerah termasuk pembentukan empat SKPD baru di Kabupaten Sidrap.

Bupati Sidrap Ir H Dollah Mando dalam sambutan akhirnya menyepakati pula kedua hasil pembahasan Ranperda tersebut.

Ia juga menjelaskan pada laporan Ranperda pertama yang pada subtansinya telah disetujui bersama, perlu mengikuti ketentuan Pasal 20 Permendagri Nomor 11 Tahun 2017.

PSM U-16 dan U-18 Menang di Kompetisi Elite Pro Academy

STIE Muhammadiyah Mamuju Kukuhkan 530 Sarjana Baru, Enam Wisudawan Terbaik

"Sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama tiga hari kerja disampaikan kepada Gubernur Sulsel untuk dievaluasi lalu tindak lanjuti dengan pemberian nomor register," kata Dollah.

Begitupun dengan laporan Ranperda kedua, juga diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 98 Permendagri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

"Dalam penjelasannya, Ranperda kedua yang telah disepakati tersebut termasuk dalam kategori Ranperda yang harus dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur Sulsel sebagai wakil Pemerintah Pusat," lanjutnya.

"Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menguji Ranperda, apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum, sebelum ditetapkan oleh Bupati lalu diikuti dengan permohonan pemberian nomor register" tambahnya.

Diakhir kalimatnya, Dollah berharap semoga hasil dari rapat tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Sidrap. (*)

Laporan Wartawan TribunSidrap.com, Gusnadi/@ggusned

Langganan Berita Pilihan
tribun-timur.com di Whatsapp
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur