Akademisi Unhas: Hati-hati Undang Maskapai Asing Masuk

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mendukung usulan Presiden Joko Widodo mengundang maskapai asing berbisnis di Indonesia.

Alasannya, ide tersebut bisa menjadi solusi mahalnya harga tiket pesawat dan meningkatkan kompetisi penerbangan domestik, yang saat ini didominasi dua grup maskapai Lion Air Group dan Garuda Indonesia Group.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Marsuki DEA mengatakan, kenaikan tarif menjadi ganjil justru terjadi setelah terbentuknya dua holding maskapai penerbangan tersebut.

“Artinya sangat bertentangan dengan teori dasar pembentukan holding, seharusnya tarif lebih rendah lagi, karena tujuan kebijakan holding untuk efisiensi bisnis,” kata Marsuki Jumat (7/6) malam.

Ia menilai, kebijakan tarif pesawat punya tujuan lain.

“Yang saat ini sudah jelas, ingin memberi peluang maskapai asing memasuki pasar penerbangan udara Indonesia secara bebas,” ujarnya.

Ia berharap, pemerintah ekstra hati-hati mengundang maskapai asing masuk. Terutama, jika tidak ada batasan wilayah operasi perusahaan asing tersebut.

“Khususnya untuk penerbangan lokal mereka juga diberi izin, maka mungkin Indonesia menjadi negara pertama yang memberi izin kepada asing untuk menguasai Dirgantara Indonesia secara bebas,” katanya.

Normalnya, di negara lain, asing dibatasi wilayah operasinya, sebatas beberapa wilayah tertentu saja.

“Pertanyaanya, apa rencana pemerintah tentang pertahanan Dirgantara Nasional, jika asing sudah seenaknya akan berkeliaran di angkasa negara kita, di setiap pulau dan destinasi,” katanya.

Menurutnya, ini sangat berbahaya, apalagi, belum ada jaminan harga tiket akan rendah.

“Apalagi, jika perusahaan asing pelan-pelan mengakuisisi dan dua holding yang sekarang ada. Sepertinya akan membunuh perusahaan penerbangan nasional secara pelan dan pasti,” ujarnya.

Ujungnya, tarif akan tetap tinggi, karena merekalah penguasa pasar penerbangan yang baru. Artinya, kata dia, kebijakan pembentukan dua holding penerbangan yang menjadikan instrumen harga tinggi, sebagai instrumen ekonomi politik pemerintah.

“Ini tidak memihak kepada kepentingan nasional bangsa dan rakyat Indonesia. Tetapi untuk pihak asing. Sesuatu hal yang tidak masuk akal sehat,” katanya.

Menhub: Sementara Dikaji

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku akan mengkaji usulan Presiden Jokowi.

Dia ingin memastikan, maskapai manapun yang hendak berkantor di RI tak melanggar azas cabotage di mana kepemilikan saham tidak lebih dari perusahaan nasional, yakni 49 persen asing, 51 persen dalam negeri.

"Tentu kita tidak dengan mudah menerima perusahaan asing, apalagi angkutan udara ini membutuhkan suatu kualifikasi yang baik. Jadi kami sedang mengkaji dan kami akan melaporkan kepada pak presiden sebelum menetapkan apa yang akan dilakukan," katanya awal pekan lalu dilansir tribunnews.com.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Update info terbaru tentang Tribun Timur dengan Subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun Instagram kami: