Peringati Hari Tambang 2019, Walhi Sulbar Bahas Isu Kerusakan Lingkungan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Wahana) Sulawesi Barat (Sulbar) gelar diskusi tematik dalam rangka memperingati Hari Anti Tambang 2019 di Warkop Loby, Jl Diponegoro, Kabupaten Mamuju, Rabu (29/5/2019).

Diskusi tersebut dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) mini dihadiri Mantan Direktur Walhi Sulawesi Selatan, Subair Sunar selaku pembicara membahas persoalan tambang dan beberapa penyebab kerusakan lingkungan yang semakin kompleks di Sulbar.

Hadir pula dalam diskusi tematik tersebut dihadiri Ketua KIP Sulbar Rahmad Idrus mewakili akademisi, sejumlah pengurus NGO dan sejumlah aktivis pemerhati lingkungan di Mamuju.

Ketua Operasional Walhi Sulawesi Barat Jance E Walangitan menilai, kondisi kerusakan lingkungan di Sulbar sangat memprihatinkan, utamanya persoalan tambang.

"Penting untuk kita melakukan diskusi, sebagai langkah awal kami di Sulbar untuk melihat persoalan-persoalan, utamanya soal tambang,"ujar Jance kepada wartawan.

Jance menilai, kehadiran Walhi harus bisa mendorong pemerintah dan publik untuk melakukan pres atas kerusakan lingkungan yang disebabkan tambang di Sulbar.

"Kita tahu bahwa bukan hanya hari ini saja akan rusak. Tapi itu akan berdampak jauh kedepan,"ucapnya.

Menurutnya, daya kerusakan lingkungan tidak akan dapat ditangani dengan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggantikan kerusakan lingkungan, sehingga kesadaran masyarakat harus dibangun.

"Semua perusahaan yang bermasalah di Sulbar harus dihentikan. Kami akan berusaha melakukan advokasi kepada sejumlah perusahaan yang diduga bermasalah sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan lebih panjang ke depan,"kata dia.

Jance berharap, keterlibatan teman-teman media dan NGO, akademisi termasuk warga untuk sama-sama menyuarakan perusahaaan yang bermasalah di Sulbar.

"Kami baru di Sulbar, sehingga kami butuh dukungan termasuk data konferensif dan jika betul itu terjadi lalu ada oknum yang terlibat bisa dilapor secara bersama-sama ke pusat termasuk KPK,"ujarnya.

Rahmat Idrus menuturkan, dari aspek akademisi persoalan lingkungan di Sulbar belum dianggap suatu hal urgen bagi sebagian masyarakat.

"Nanti mereka mengelu ketika ada dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan, seperti banjir dan longsor,"ujarnya.

Rahmat Idrus berharap, ada upaya yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait persoalan lingkungan.

"Kemudian bicara aspek hukum, memang ada disharmonisasi hukum, sehingga dibutuhkan upaya harmonisasi hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan,"tuturnya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420