Lima Pejabat Batal Dilantik, KIP Sebut Pelantikan Ulang Pejabat Pemprov Sulsel Bisa Digugat Publik

Ada yang janggal dari pelantikan ini, yaitu jumlah pejabat yang dilantik hanya 188 orang, berbeda dari sebelumnya yang berjumlah 193 orang.

Lima Pejabat Batal Dilantik, KIP Sebut Pelantikan Ulang Pejabat Pemprov Sulsel Bisa Digugat Publik
Handrover
Suasana pelantikan ulang pejabat Pemprov Sulsel oleh Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pasca dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali melaksanakan pelantikan ulang para pejabat.

Sebelumnya, pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, kota Makassar, Senin (27/5/2018).

Curi Jagung dan 5 Ekor Sapi, Warga Labuaja Dibekuk Polres Bone

Jadwal Imsakiyah Buka Puasa Senin 27 Mei 22 Ramadhan di Bandung, Surabaya, Makassar & Kota Besar RI

Para pejabat eselon III dan IV ini dilantik Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan disaksikan Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani beserta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ada yang janggal dari pelantikan ini, yaitu jumlah pejabat yang dilantik hanya 188 orang, berbeda dari sebelumnya yang berjumlah 193 orang.

Kepala BKD Sulsel, Asri Sahrun memilih bungkam. Saat ditemui oleh awak media udai seremoni pelantikan ini, ia langsung mengangkat kedua tangannya sembari jalan menuju ke kantor BKD Sulsel.

"No komen," kata Asri.

Suasana pelantikan ulang pejabat Pemprov Sulsel oleh Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Suasana pelantikan ulang pejabat Pemprov Sulsel oleh Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. (Handrover)

Sikap Kepala BKD Sulsel yang dinilai tidak transparan ini pun ditanggapi langsung oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel, Aswar Hasan.

Dosen Komunikasi Universitas Unhas ini menyebutkan bahwa sikap Asri Sahrun ini bisa dibawah ke hukum oleh publik.

"Ini pelantikan konsumsi publik, kok ditutup-tutupi. Ini bisa digugat publik," katanya.

Menurut Hasan, jika Asri alergi kepada media, tentu bisa menjelaskan ke publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), siapa PPID itu?, dia adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

"Gubernur tentu harus bertanggung jawab akan persoalan ini, apalagi ia sudah disumpah untuk transparan dalam mengelolah pemerintahan," ujarnya. (*)

Laporan wartawan tribun-timur, Saldy

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Penulis: Saldy Irawan
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved