Nurdin Abdullah Dinilai Tidak Transparan Mengelola Pemerintahan

Menurutnya Gubernur seakan menutupi, justru itu tidak menampakkan pribadi seorang pimpinan.

Nurdin Abdullah Dinilai Tidak Transparan Mengelola Pemerintahan
Munjiyah/Tribun Timur
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah tiba di Rujab Wabup Pangkep, Jl Andi Burhanuddin, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Sulsel, Kamis (16/5/2019) sore. 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Putusan Rekomendasi Tim Klarifikasi Kemendagri atas SK Pelantikan 193 Eselon III dan Eselon IV lingkup pemprov Sulsel telah mencapai babak akhir, Jumat (17/5/2019).

Surat rekomendasi pada tanggal 10 Mei 2019 telah terbit, dengan perihal Surat evaluasi mutasi pejabat dilingkup Pemprov Sulsel dengan Nomor 800/3724/SJ yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menteri Dalam Negeri memerintahkan kepada pejabat berwenang (PjB) dalam pembinaan manajemen ASN sebagaimana ketentuan pasal 54 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Mutasi Lingkup Pemprov pada tanggal 29 April 2019.

Kemendagri pada point (b) menginginkan evaluasi agar dibahas kembali bersama pejabat yang berwenang dengan melibatkan Wakil Gubermur yang kemudian ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

Kabar Buruk untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Anak Buahnya Ditangkap Terkait People Power

Suara Putra Mantan Gubernur Sulsel Diduga Dikurangi, Saksi Golkar Walk Out dari Pleno Rekap KPU

Dosen Hukum Administrasi Negara UNM, Dr Herman mengatakan sebagai pimpinan tertinggi di Sulsel, harusnya Gubernur Nurdin Abdullah berani mengambil resiko atas kesalahan bawahan, tanpa menyalahkan dengan kesan lepas tangan.

Menurutnya Gubernur seakan menutupi, justru itu tidak menampakkan pribadi seorang pimpinan.

"Saat awal terjadi polemik SK, konflik terbuka di media. Pada saat rekomendasi telah dikeluarkan sebagai solusi, mengapa terkesan di Surat Rekomendasi di sembunyikan," katanya.

 Kabar Buruk untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Anak Buahnya Ditangkap Terkait People Power

Iapun menambahkan kewajiban pemerintah untuk mengklarifikasi kembali ketika penyelesaian polemik yang menghebohkan itu telah sampai di titik akhir.

"Salah satu asas asas umum pemerintahan yang baik adalah asas keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan, sehingga wajib pada asasnya pemerintah untuk memberitahukan kepada masyarakat hasil rekomendasi kemendagri" tambahnya.

Laporan wartawan tribun-timur.com, Saldy

Kejari Jeneponto Bawa Satu Koper Dokumen Saat Geledah RSUD Lanto Dg Pasewang

Ke mana uang Abutours yang Rp 1.6 miliar?

Penulis: Saldy Irawan
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved