Kubu '02' Tolak Hasil Pilpres, Jokowi 'Nasihati' Prabowo Subianto soal Jalur Ditempuh

Ia mengaku pihaknya sudah tidak percaya lagi terhadap Mahkamah Konstitusi.

Hal senada juga disampaikan Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Menurut Dahnil Anzar Simanjuntak, pihaknya melihat ada ‘distrust’ atau ketidakpercayaan terhadap proses hukum di Indonesia.

“Terus terang kami melihat proses hukum banyak menghalangi kami, kriminalisasi tokoh BPN dan hal-hal lain selama serta sesudah pencoblosan, kami kehilangan kepercayaan kepada hukum kita, ada makar yang masif terhadap hukum kita sehingga kami memutuskan tak akan menempuh jalur MK,” kata dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui di posko pemenangan Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

Dahnil Anzar Simanjuntak berpendapat proses hukum di Indonesia seperti hukum rimba di mana yang melakukan interpretasi hukum adalah mereka yang memegang kekuasaan.

Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pihak BPN akan terus memantau perkembangan terkini untuk menentukan langkah-langkah dalam proses Pemilu.

“BPN akan menunggu perkembangan beberapa hari ini jelang penetapan hasil Pemilu, Pak Prabowo juga mengatakan dirinya memberi kesempatan kepada penyelenggara Pemilu untuk menindaklanjuti temuan kecurangan, kita memastikan proses yang berjalan menghadirkan keadilan terlebih dahulu,” katanya.

KPU Tantang BPN Buktikan Kecurangan

Prabowo Subianto dan tim suksesnya terus menggaungkan tudingan kecurangan di ruang publik.

Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso menegaskan menolak hasil penghitungan Pilpres 2019 yang sedang berlangsung.

Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum menantang BPN untuk adu data di rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wahyu Setyawan menilai sikap BPN tersebut tidak sejalan dengan sikap saksi mereka yang ikut dalam rapat pleno rekapitulasi nasional di Kantor KPU.

Menurut dia, sejauh ini saksi dari Prabowo-Sandi belum pernah menyandingkan data hasil Pilpres milik mereka di tiap provisi yang diklaim berbeda dengan hasil penghitungan KPU.

"Tidak bijak membangun narasi ada kecurangan, tetapi dalam rapat pleno rekapitulasi justru tidak menunjukkan data-data yang mereka miliki," kata Wahyu Setyawan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/5/2019).