Bawaslu RI

Hasil Sidang Bawaslu: Inilah Daftar Kesalahan KPU RI & Pasal Dilanggar, Tim Prabowo Siapkan Laporan

Hasil Sidang Bawaslu: Inilah Daftar Kesalahan KPU RI & Pasal Dilanggar, Tim Prabowo Siapkan Laporan

Hasil Sidang Bawaslu: Inilah Daftar Kesalahan KPU RI & Pasal Dilanggar, Tim Prabowo Siapkan Laporan
tribunnews.com
Kantor Bawaslu RI - Hari Ini Bawaslu memutuskan KPU lalai terkait laporan lembaga survei yang menggelar hitung cepat (quick count) 

Hasil Sidang Bawaslu: Inilah Daftar Kesalahan KPU RI dan Pasal yang Dilanggar, Tim Prabowo Siapkan Laporan

TRIBUN-TIMUR.COM - Tim Sukses 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengapresiasi putusan Bawaslu yang membuktikan kesalahan dan kelalaian KPU RI terkait lembaga survei yang menggelar hasil hitung cepat (quick count).

Atas putusan Bawaslu ini, Tim Prabowo menyiapkan laporan baru.

Baca: Kabar Gembira, Jelang Mudik Tiket Pesawat Wajib Turun Mulai 18 Mei Jika Melanggar Ada Sanksi Berat

Baca: #SaveDokterAni Trending, Surat Panggilan Polisi dr Ani Hasibuan Bongkar Kematian 544 Petugas KPPS

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan KPU RI terbukti secara sah melanggar tata cara pendaftaran dan pelaporan lembaga survei lewat perkara bernomor registrasi 08/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.

SIDANG BAWASLU - Ketua Bawaslu RI memimpin Sidang di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).
SIDANG BAWASLU - Ketua Bawaslu RI memimpin Sidang di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019). (Tribunnews.com/ Danang Triatmojo)

Atas hal itu, KPU diminta segera melakukan perbaikan tata cara penghitungan cepat Pemilu 2019.

"Memerintahkan kepada KPU untuk mengumumkan lembaga penghitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU," kata Ketua Majelis, Abhan dalam sidang di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Berdasar penuturan Anggota Majelis Rahmat Bagja, KPU disebut tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait jadwal pendaftaran penghitungan cepat Pemilu 2019.

Selain itu, KPU juga terbukti tidak menyurati lembaga yang telah menjalankan quick count Pemilu 2019 untuk memasukkan laporan sumber dana dan metodologi yang digunakan, paling lambat 15 hari setelah hasil hitung cepat diumumkan.

Perbuatan lalai KPU bertentangan dengan pasal 449 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta pasal 29 dan 30 ayat 1 Peraturan KPU Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.

"Tindakan KPU yang tidak menyurati secara resmi kepada lembaga penghitungan cepat hasil Pemilu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan," jelas Bagja.

Halaman
1234
Editor: Mansur AM
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved