2 Tahun ABM-Enny Pimpin Sulbar, Ketua DPRD Sebut Gubernur dan Wakilnya Tak Harmonis

Ketua DPRD Sulbar Hj Amalia Fitri Aras mengatakan, sangat banyak yang perlu dievaluasi di dua tahun kepemimpinan ABM-Enny

2 Tahun ABM-Enny Pimpin Sulbar, Ketua DPRD Sebut Gubernur dan Wakilnya Tak Harmonis
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Ketua DPRD Sulbar Hj Amalia Fitri Aras saat diwawancarai sejumlah wartawan usai buka puasa di gedung DPRD Sulbar, Senin (13/5/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Ketua DPRD Sulbar Hj Amalia Fitri Aras mengatakan, sangat banyak yang perlu dievaluasi di dua tahun kepemimpinan Ali Baal Masdar - Enny Angraeny Anwar (ABM-Enny) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.

ABM-Enny genap dua tahun memimpin provinsi berslogan Mellete Diatonganan pada Minggu 12 Mei 2019.

Amalia menyebutkan, sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi, di antaranya OPD yang tidak berkinerja baik dalam hal pelaksanaan program.

Baca: 2 Tahun ABM-Enny Pimpin Sulbar, Rahim Sebut Ada Semangat yang Kian Hari Kian Surut

"Seperti proyek perternakan di Beroangin Polman, masalah bibit dan pupuk pertanian dan masalah pengadaan kapal melayan,"kata Amalia Aras kepada wartawan usai buka puasa di gedung DPRD Sulbar, Senin (13/5/2019).

"Termasuk masalah pemerintahan, sampai saat ini masih banyak pejabat status Plt, belum ada pejabat defenitif. Padahal dalam aturan Plt maksimal enam bulan, rupanya disini bisa sampai satu tahun,"Amalia menambahkan.

Dari segi kesehatan lanjut Amalia, kasus stunting masih menjadi persoalan besar, pasalnya, angkanya tidak pernah turun, malah yang ada adalah kenaikan dari tahun ke tahun.

Baca: DPRD Sulbar Rekomenasikan Proyek Peternakan Sapi Unggul di Beroangin Dihentikan

Baca: Hasil Pemilu Sulbar Disahkan di Rekap Nasional, KPU Siap Hadapi Gugatan di MK

Baca: Tumbangkan Mantan Gubernur Sulbar di Pileg DPR RI, Ini Janji Ratih Megasari Singkarru

"Termasuk soal pendidikan infrastruktur, yang kami tuangkan dalam rekomendasi DPRD dalam sidang paripurna penyampaian rekomendasi terhadap LPJ gubernur,"kata dia.

Amalia mengatakan, soal menilai buruk dan tidaknya, itu sudah terjawab dalam rekomendasi DPRD terhadap LPJ Gubernur Sulbar dalam sidang paripurna.

"Dan ini harus diakui dan ditindak lanjuti oleh eksekutif, termasuk arah kebijakan yang ada,"ucapnya.

Amalia menuturkan, DPRD secara kelembagaan banyak program di OPD yang tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat, yang ada malah penolakan program oleh rakyat karena dinilai merugikan.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved