Rocky Gerung
Lagi Ramai Tim Bentukan Jenderal Wiranto, Rocky Gerung: Penguasa Gaji Akademisi Intai Warganegara
Lagi Ramai Tim Bentukan Jenderal Wiranto, Rocky Gerung: Penguasa Gaji Akademisi Intai Warganegara
Tak sampai disitu Rocky menjelaskan tentang fungsi demokrasi sesungguhnya.
"Demokrasi menghormati keragaman pandangan hidup. Bukan benar-salahnya<' tulisnya.
ia juga mengkritik pelibatan akademisi dalam tim hukum itu.
"Penguasa menggaji akademisi untuk mengintai warganegara. Dua-duanya dungu," katanya.
Haris Azhar: Orang ini Spesialis Hantam Rakyat
Direktur Lokataru, Haris Azhar menanggapi keras rencana pembentukan tim hukum nasional pengkaji ucapan tokoh yang dibentuk Menko Polhukam Wiranto.
Bahkan dengan tegas, Haris Azhar menyebut bahwa rencana yang digadang-gadangkan Wiranto adalah bentuk dari sebuah kepanikan.
"Kita membentuk Tim Hukum Nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto dikutip dari Kompas TV, pada Selasa (7/5/2019).
Wiranto menjelaskan tak akan membiarkan pihak yang mencaci ataupun medelegitimasi presiden yang masih secara sah menjabat hingga Oktober 2019 nanti.
Presiden yang dimaksud Wiranto itu tak lain adalah Jokowi.
"Tidak bisa dibiarkan rongrongan terhadap negara yang sedang sah, bahkan cercaan, makian, terhadap presiden yang masih sah sampai nanti bulan Oktober tahun ini masih menjadi Presiden. Itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya," ujar Wiranto.
Mengetahui rencana tersebut, Haris Azhar pun memberikan tanggapannya.
Baca: Live Bein Sports, Live Streaming Liga Inggris Liverpool vs Wolves, Menanti Keajaiban City Keok
Baca: Live Streaming MNCTV Brighton vs Manchester City, Siapa Juara Liga Inggris, Statistik & Lineup
Dilansir dari tayangan Satu Meja Kompas TV edisi Rabu (8/5/2019), Haris Azhar mengaku bingung dengan rencana pembentukan tim hukum nasional yang disebut Wiranto.
Haris Azhar pun lantas kembali mengulas soal peristiwa yang menyangkut dengan Wiranto.
"Kalau enggak salah, rezim ini ya yang tutup komisi hukum nasional ya ? Saya enggak paham sebetulnya ini mau ngapain.