LINK pemilu2019.kpu.go.id-Real Count KPU Data 2 Provinsi Masuk 100%, Jokowi atau Prabowo Menang?

Selain itu, Ferdinand Hutahaean juga menggumamkan bahwa sejak dulu partai Demokrat memang tidak pernah menjadi partai oposisi pemerintahan.

Hal itu tentu berseberangan dengan sikap partai yang menggawangi Prabowo Subianto sebagai capres, yakni partai Gerindra.

"(Berakhir artinya nyebrang ?) Bukan nyebrang. Artinya Partai Demokrat akan kembali menjadi partai yang berdiri dan berdaulat menentukan sikap politiknya. Apakah akan tetap menjadi partai penyeimbang. Karena Demokrat tidak pernah mengenal oposisi," ungkap Ferdinand Hutahaean.

Sikap kedua yang Ferdinand Hutahaean ucap adalah jika Prabowo Subianto yang dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2019, maka parta Demokrat akan melanjutkan kewajibannya di koalisi.

Yakni mengawal pemerintahan yang akan dijalankan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kalau Pak Prabowo yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, maka Partai Demokrat akan melanjutkan kewajiban moral politiknya mengawal pemerintahan. Karena janji politik harus direalisasikan," sambung Ferdinand Hutahaean.

Meski begitu, penjabaran yang diutarakan Ferdinand Hutahaean masih bersifat garis besar saja.

Semua keputusan di Partai Demokrat nanti akan ditentukan oleh SBY.

Namun saat ini menurut Ferdinand Hutahaean, partai Demokrat masih berkeyakinan bahwa belum ada pemenang mutlak di Pemilu 2019.

Partai Demokrat mengaku masih menunggu hasil resminya dari KPU.

"Bagi Partai Demokrat saat ini belum ada pemenang Pemilu. Partai Demokrat masih tetap bersama-sama dengan koalisi adil makmur mengawal perhitungan suara sampai pada akhirnya nanti selesai," ucap Ferdinand Hutahaean.

Tonton tayangan lengkapnya :

SBY Instruksikan Seluruh Pejabat Partai Demokrat Tidak ke Kantor BPN Prabowo-Sandi Lagi

SBY membaca situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan.

Tak hanya itu, dia melihat situasi bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan.

Oleh karena itu, dia menginstruksikan pengurus dan kader partainya untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang serta bertentangan dengan kebijakan pimpinan Demokrat.

Arahan SBY itu ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina Demokrat EE Mangindaan, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan, dan Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Pandjaitan.

Surat juga ditembuskan kepada Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, SBY menginstruksikan untuk secara terus-menerus memantau dari dekat perkembangan di Tanah Air.

“Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketua Umum (SBY-Red) pada kesempatan pertama,” tulis SBY.

Amir Syamsuddin yang dihubungi Kompas, Kamis (18/4/2019) malam, membenarkan adanya arahan SBY tersebut.

“Benar itu, benar. Intinya di butir dua. Tidak mengikuti gerakan-gerakan yang inkonstitusional,” kata Amir.

Ditanyakan lebih lanjut mengenai gerakan inkonstitusional yang dimaksud, dia enggan memaparkannya.

“Itu kan perintah. Kalau saya menduga-duga dan menjabarkan, nanti seakan-akan kita menuduh seseorang,” tambahnya. (*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: