Breaking News:

Gegara Sanggar Lorong, Mantan Kadis Koperasi Pemkot Makassar Dituntut 2 Tahun Penjara

"Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun penjara, denda Rp 50 juta dan subsider tiga bulan kurungan," kata JPU Rahmat

Penulis: Hasan Basri | Editor: Syamsul Bahri
hasan/tribuntimur.com
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Makassar, Rahmat membacakan tuntutan kepada Gani Sirman di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (02/05/2019), siang 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR  -- Mantan Kepala Dinas Koperasi Pemerintah Kota Makassar, Gani Sirman dituntut bersalah atas kasus dugaan korupsi Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-lorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun anggaran 2015/2016).

Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri  Makassa, Rahmat di Pengadilan Negeri Makassar,  Kamis (02/05/2019), siang.

Baca: Data Berantakan, Rekapitulasi Kecamatan Sampaga Mamuju Dihentikan

Baca: Kerap Dituduh Terlantarkan Nikita Mirzani dan Anaknya, Ternyata Dipo Latief Diam-diam Lakukan Ini

"Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun penjara, denda Rp 50 juta dan subsider tiga bulan kurungan," kata JPU Rahmat dalam persidangan.

Gani dinyatakan terbukti melanggar pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri  Makassar, Rahmat membacakan tuntutan kepada Gani Sirman di Pengadilan Negeri Makassar,  Kamis (02/05/2019), siang
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Makassar, Rahmat membacakan tuntutan kepada Gani Sirman di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (02/05/2019), siang (hasan/tribuntimur.com)

Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Gani diduga secara melawan hukum melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera.

Terdakwa juga tidak mematuhi etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh seorang pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Metode pengadaan yang dilakukan dalam proses pengadaan barang persediaan Sanggar Kerajinan Lorong Kota Makassar tahun 2016, baik yang melalui proses pengadaan langsung, maupun yang melalui Lelang sederhana, telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp. 380.128.801 berdasarkan hasil audit BPKP.

Adapun rincian anggaranya yakni realisasi pembayaran barang persediaan Rp 873.275.929. Nilai barang persediaan yang diterima sanggar setelah pajak Rp. 493.147.127,26

Dalam tuntutan hukuman kepada terdakwa, tidak dikenakan uang pengganti kerugian negara. Berbeda dengan tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, DR M Enra Efni.

JPU menuntut Enra dengan tuntutan hukuman dua tahun enam bulan penjara denda Rp 50 juta subsider tiga bulan.  Terdakwa Enra juga dibebankan membayar uang pengganti sebanyak Rp 330 juta lebih. (*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

(
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved