Ibu Kota Negara Lebih Layak Pindah ke Makassar Dibanding Palangkaraya, Baca Alasan dan Hasil Kajian

Berdasarkan hasil kajian, Makassar ditempatkan sebagai kota teratas yang layak menjadi ibu kota negara. 

"Semua persyaratan untuk menjadikan Makassar sebagai ibu kota telah dikaji oleh teman-teman di ITS dan saya rasa kajiannya itu ilmiah," ujar Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto, sebagaimana diwartakan Antara, Agustus 2017.

Makassar dinilai paling layak menjadi ibu kota negara dibanding Palangkaraya karena Palangkaraya masih tergolong daerah pedalaman.

"ITS merumuskan tiga kriteria umum ibu kota negara Indonesia di masa depan yang jika dicermati bersesuaian dengan Makassar," kata Danny Pomanto.

Kriteria pertama, ibu kota baru Indonesia adalah kota marina, yaitu kota yang mencerminkan karakter yang kuat akan ciri negara kepulauan (archipelago capital city) yang dikenal juga sebagai negara maritim dengan memanfaatkan potensi marina, bukan pedalaman.

Kedua, kota tersebut mampu mengakomodasi kegiatan inti dan menyebarkan kegiatan pendukungnya mengikuti potensi masing - masing daerah.

Koneksi antara kota inti dan pendukung dijalankan dengan pemanfaatan Iptek sehingga berjalan efisien dan efektif.

Lokasi ibu kota harus berada relatif di wilayah tengah Indonesia. Titik tengah Indonesia berada di antara Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah.

Hal itu untuk mengatasi ketimpangan antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur.

Ketiga, dilakukan pembatasan variansi kegiatan di dalam ibu kota baru yang dapat mengubah wajah Indonesia dari Jawa based menjadi negara kepulauan dengan mempertimbangkan jalur fiber optic backbone nasional.

Kriteria umum yang dihasilkan pakar ITS berdasarkan studi akademis, mencerminkan kondisi kekinian Makassar yang dikenal sebagai "water front city" dan telah lama mentasbihkan diri sebagai "smart city" yang menerapkan digital informasi dalam tata kelola pemerintahannya.

Jokowi Sudah Putuskan

Yang jelas dalam rapat Senin kemarin, Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian dan lembaga.

Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.