Zulkifli Hasan Temui Presiden, Koalisi Adil dan Makmur Prabowo-Sandi Kembali Diisukan Pecah Kongsi

TRIBUN-TIMUR.COM-Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Seusai pertemuan, kepada wartawan, Zulkifli mengaku mengeluhkan durasi Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Jokowi.

"Ya, kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kita bicarakan, soal pemilu terlalu lama sampai 8 bulan, habis energi," kata Zulkifli kepada wartawan usai pelantikan.

Pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi pun menimbulkan spekulasi pecah kongsi di kubu Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Namun, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo adalah pertemuan biasa.

Ia membantah rumor yang beredar jika PAN dan Zulkifli Hasan ingin merapat ke Jokowi dalam pemerintahan selanjutnya.

Menurut dia, PAN masih konsisten berada di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Tidak perlu berspekulasi lebih jauh terkait pertemuan ini. Kita tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur," kata Eddy saat dihubungi Kompas.com, Jumat, (26/4/2019).

Eddy mengatakan, kehadiran Zulkifli Hasan di Istana Negara sebagai Ketua MPR untuk menghadiri pelantikan Gubernur Maluku yang diusung oleh PAN.

"Gubernur Maluku yang dilantik juga teman pribadi Ketua Umum PAN. Pertemuan antara Ketua MPR dan Presiden adalah hal yang biasa, apalagi dalam sebuah acara resmi kenegaraan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan menilai, kesediaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo memperlihatkan bahwa Zulkifli dan PAN bisa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai.

"Semacam kesadaran Pak Zul untuk menempatkan kepentingan bangsa dari kepentingan partai, kepentingan partisan, saya berikan apresiasi pada presiden yang bersedia untuk bertemu pak Zulhas," kata Bara saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Menurut Bara, pertemuan Zulkifli Hasan dan Jokowi membahas langkah ke depan pasca Pemilu 2019.

"Pak Zul kemarin bertemu dengan presiden Jokowi dan bersedia untuk bertemu untuk membicarakan ke depan bagaimana setelah 17 April," ujarnya.

Selanjutnya, Bara mengatakan, melihat kondisi pasca pemilu, sikap kenegarawanan semua pihak dibutuhkan.

Tak hanya capres dan cawapres, tetapi juga para pendukungnya.

"Lagi-lagi membutuhkan sikap kenegarawanan, kemampuan dari semua pihak disini, bukan hanya kedua capres tapi juga para pendukungnya untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan segala-galanya," pungkasnya.

Demokrat dan PKS

Isu pecah kongsi juga sempat mencuat, saat Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kader dan pejabat partai meninggalkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi.

Selain itu, salah satu partai koalisi lainnya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku percaya terhadap hasil quick count.

Tentu hal tersebut berbeda dengan sikap Prabowo Subianto yang menolak hasil quick count tersebut.

Hal itu dijelaskan oleh Pengamat Poltik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, dalam wawancara dengan Tribun di Jakarta, Jumat (19/4/2019).

"Saya melihat Demokrat ini kan menjunjung tinggi politik santun ya. Dengan adanya surat dari Pak SBY itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa mereka sudah tidak sepakat," ujar Adi Prayitno.

Menurutnya, Demokrat sedari awal tidak total alias setengah hati dalam memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres bernomor urut 02 tersebut.

Sehingga, sangat memungkinkan bagi mereka, berposisi sebagai partai netral seperti pada 2014 lalu.

Baca: Terungkap Sakit yang Diderita Sandiaga Uno hingga Lesu saat Dampingi Prabowo dalam Deklarasi Menang

"Kemarin itu, kalau tidak terganjal aturan, Demokrat pasti akan netral. Tapi undang-undang mengharuskan untuk mengusung dan mendukung pasangan capres dan cawapres," tuturnya.

Bukan hanya itu, lanjut Adi Prayitno, saat ini Pemilu sudah selesai.

Semua partai politik saat ini sibuk mengamankan suara agar calon legislatif bisa masuk ke parlemen.

Apabila, kubu 02 menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi, maka partai koalisi dinilai tidak akan fokus jika hasil hitung sesungguhnya atau real count dari KPU nantinya menunjukkan selisih perolehan suara lebih dari 4 persen.

"Kalau masih dua persen masih semangat lah. Tapi kalau sudah di atas empat persen, enggak lah. Partai akan menyelamatkan diri masing-masing. Pemilu sudah selesai. Tinggal tunggu hasil KPU saja sebenarnya," tegasnya.

Demokrat Bantah Pecah Kongsi

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyangkal adanya tudingan akan lepas dari Koalisi Adil Makmur.

Dia mengatakan surat tersebut ditujukkan agar kader Partai Demokrat tidak ikut dalam acara-acara yang bukan diselenggarakan oleh pasangan capres cawapres ataupun Badan Pemenangan Nasional (BPN).

"Tidak ada pecah koalisi. Kami tetap berada bersama Koalisi Adil Makmur. Surat itu menjelaskan supaya tidak datang di acara yang bukan diselenggarakan oleh BPN atau pasangan capres cawapres. Jadi, tidak ada keluar dari koalisi," tegas Ferdinand Hutahaean.

Ferdinand Hutahaean mengatakan apa yang berkembang saat ini dan mengesankan Demokrat tidak lagi bersama koalisi adalah salah besar.

Ia mengatakan, apabila ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang hasil perhitungan capres dan cawapres, maka partai berlambang Mercy tersebut akan memberikan pengacara terbaik yang dimiliki.

"Kami di depan. Kami siapkan kuasa hukum terbaik kami," ungkapnya.

Baca: Update Real Count KPU Pukul 11.00 Wita, Jokowi-Maruf Sementara Unggul 63.82 Persen di Sulbar

Kendati demikian, dia mengatakan seluruh hal harus sesuai dengan konstitusi, apabila terjadi hal-hal inkonstitusional terjadi, tidak segan Demokrat akan menarik diri.

"Itu prinsip kami sejak dulu. Harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Tidak boleh melakukan hal di luar itu," jelas Ferdinand Hutahaean.

Sementara itu, tidak terlihat di acara Syukuran Kemenangan, Presiden PKS Sohibul Iman menyambangi kediaman Sandiaga Uno di Jalan Pulau Bangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Sohibul Iman mengatakan kondisi Sandiaga Uno saat makin drop. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Sandiaga periksa darah.

"Iya beliau kelihatannya makin drop ya. kondisi kesehatannya sehingga kami sama-sama menyarankan dia sampai harus ada periksa periksa darah, karena kami tidak tahu kan," ujar Sohibul Iman.

Menurut Sohibul Iman, gejalan yang dialami sandiaga seperti orang terserang flu. Namun lama kelamaan daya tahan tubuhnya menurun.

"Makanya saya bilang sudah lah istirahat aja, gak usah perlu hiruk pikuk sekarang," katanya.

Menurut Sohibul Iman, kedatangannya untuk menjenguk Sandiaga. Ia melihat kondisi Sandiaga menurun saat deklarasi di Jalan Kertanegara.

Ia lalu menghubungi Sandiaga, pada Jumat pagi, dan kondisinya masih menurun.

"Ya saya menjenguk beliau karena tadi malam kan di Kertanegara makin ini, tadi pagi saya kontak masih, ya sudah saya nengok," ujarnya.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional, Andre Rosiade menepis anggapan adanya ketidaksolidan dari kubu mereka.

Menurutnya, pihaknya sangat solid dan seluruh hal yang dilakukan sesuai dengan konstitusi.

"Kita sangat solid. Pak Prabowo sudah menegaskan cara-cara BPN adalah cara konstitusional jauh dari kekerasan," ujar Andre.(*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bantah Spekulasi Pertemuan Zulkifli dan Jokowi, PAN Tegaskan Tetap di Koalisi 02"
Penulis : Haryanti Puspa Sari
Editor : Sandro Gatra