Jadi Sekolah Kedinasan Favorit, Kenali Tahapan Seleksi di PKN STAN dan IPDN, Lulus Bisa Jadi CPNS

TRIBUN-TIMUR.COM-Masih ada kesempatan, pendaftaran Sekolah Kedinasan 2019 terbuka hingga 30 April 2019.

Pendaftaran Sekolah Kedinasan dapat dilakukan melalui portal SSCASN BKN di laman https://sscasn.bkn.go.id.

Ada sekitar 21 Sekolah Kedinasan dari 8 Kementerian/Lembaga yang akan membuka pendaftaran secara serentak.

Untuk tahun ini, dibuka 9.176 kursi calon siswa-siswi/taruna-taruni. 

Pendaftaran Sekolah Kedinasan merupakan salah satu jalur peneriman Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS.

Baca: Buruan Daftar Jika Ingin Jadi CPNS Setelah Lulus, Penerimaan 21 Sekolah Kedinasan 2019 Masih Terbuka

Baca: Pendaftaran Resmi Dibuka, Ada 9.176 Kursi dari 21 Sekolah Kedinasan, LOGIN via sscasn.bkn.go.id

Baca: LINK dan Cara Daftar 21 Sekolah Kedinasan 2019,Ada PKN STAN, IPDN, Poltek Statistika STIS, dan STMKG

Di antara 21 Sekolah Kedinasan, Politeknik Keuangan Negara STAN dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjadi sekolah yang paling favorit.

Hingga 23 April lalu, Politeknik Keuangan Negara STAN masih menjadi favorit dengan jumlah 65.708 pemilih.

Sementara itu, sekolah dengan pendaftar terbanyak kedua setelah PKN STAN adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Sekolah yang bernanung pada Kementerian Dalam Negeri ini mendapat 23.719 calon taruna.

Tahapan Jadi Mahasiswa PKN-STAN

Pada tahun 2019, PKN STAN merupakan sekolah kedinasan yang paling banyak menerima calon mahasiswa/i yaitu 3.000 orang.

Berdasarkan surat pengumuman yang diterbitkan Kementerian Keuangan dengan nomor peng – 45/PKN/2019 tersebut, para calon mahasiswa harus melewati beberapa tahapan tes sebelum resmi menjadi mahasiswa/i PKN STAN.

Dilansir dari menpan.go.id, pada tahap pertama, para pelamar diwajibkan melewati ujian tertulis yang terdiri dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan meliputi Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Kemudian para peserta diwajibkan mengerjakan Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Bahasa Inggris (TBI). Setelah ujian tertulis, para pelamar akan melalui tahapan psikotes, tes kesehatan, dan kebugaran.

Pada tes kesehatan, dilakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, visus mata, dan/atau pemeriksaan lainnya. Sedangkan pada tes kebugaran, peserta akan mengelilingi lintasan dan shuttle run.

Sedangkan khusus untuk calon mahasiswa spesialisasi Diploma I dan Diploma III Kepabeanan dan Cukai, ujian kebugaran ditambah dengan pull up/chinning, push up, sit up dan/atau aktivitas lainnya.

PKN STAN membuka tiga jurusan pada Diploma I, yakni Kebendaharaan Negara dengan jumlah kebutuhan sebanyak 138, Pajak sebanyak 355, dan Kepabeanan dan Cukai sebanyak 57.

Ada enam jurusan pada D-III yaitu Kebendaharaan Negara dengan jumlah kebutuhan dengan jumlah 251, Pajak sebanyak 551, PBB/Penilai sebanyak 311, Kepabeanan dan Cukai sebanyak 33, Manajemen Aset sebanyak 90, dan Akutansi 1.214.

Selain program reguler yang ditujukan pada penerimaan mahasiswa baru dari seluruh wilayah Indonesia, terdapat juga program afirmasi yang ditujukan pada penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari putra-putri Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Untuk dapat mengikuti tahapan seleksi, pelamar harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain bagi para pendaftar adalah lulusan tahun 2018 dan sebelumnnya atau calon lulusan tahun 2019 dari semua sekolah menengah atas atau sederajat.

Untuk nilai, lulusan tahun 2018 dan sebelumnya memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00, sementara bagi calon lulusan tahun 2019 memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponen pengetahuan pada lima semester (semester gasal dan genap untuk kelas X dan XI serta semester gasal kelas XII) tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00 atau 2,80 dengan skala 4,00, dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00.

Para pelamar berusia maksimal 20 tahun pada 1 September 2019, sedangkan bagi peserta yang memilih Spesialisasi Diploma I berusia minimal 17 tahun, dan untuk jurusan Spesialisasi Diploma III berusia 15 tahun. Khusus Spesialisasi Diploma I dan Diploma III Kepabeanan dan Cukai memiliki syarat lain yakni tinggi badan 165 cm untuk laki laki, dan 155 cm bagi perempuan, selain itu tidak cacat badan, tidak buta warna, dan untuk pengguna kacamata/lensa kontak minus (rabun jauh) dan/atauplus (rabun dekat) dan/atau silindris dapat diberikan toleransi maksimal ukuran 2 dioptri.

Untuk pelamar dapat melakukan registrasi pendaftaran melalui portal http://sscasn.bkn.go.id pada tanggal 9-30 April 2019.

Para pelamar diwajibkan menyetor biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan Seleksi Kemampuan Dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mudzakir mengingatkan kepada para pelamar untuk teliti dan cermat dalam membaca setiap persyaratan yang berlaku pada setiap sekolah kedinasan. Selain itu, para pelamar diminta untuk berhati-hati pada segala bentuk penipuan yang menjanjikan kelulusan.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang berasal dari oknum dengan menjanjikan peserta dapat diterima pada sekolah kedinasan,” ujarnya.

Tahapan Menjadi Praja IPDN

Salah satu sekolah kedinasan yang membuka pendaftaran adalah Intitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dimana pada tahun 2019 menerima hingga 1.700 orang.

Dalam surat pengumuman Nomor : 810/607/IPDN yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri dijelaskan bahwa terdapat 4 tahapan yang harus dilalui pelamar sebelum menjadi seorang praja IPDN.

Pada tahap pertama, para peserta yang sudah melakukan pendaftaran dan dinyatakan lolos verifikasi akan melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan sistem Computer Asissted Tes (CAT).

Tahap kedua para pelamar akan menjalani tes kesehatan daerah. Setelah itu pada tahap ketiga pelamar akan melaksanakan tes psikologi, integritas, dan kejujuran.

Kemudian ditahap terakhir peserta akan malaksanakan tes pantukhir yang meliputi tes kesehatan, tes kesamaptaan, wawancara, dan pemeriksaan penampilan, yang seluruh rangkaian tes pantukhir dilaksanakan di kampus IPDN Jatinangor.

Untuk tes kesamaptaan merupakan tes fisik atau tes kesehatan yang diikuti calon pelamar meliputi lari, push up, sit up, pull up dan chining, dan shuttle run. Untuk lari dilakukan selama 12 menit bagi pria dengan minimal jarak tempuh 1200 meter.

Sedangkan untuk wanita lari lebih lama 2 menit yakni 14 menit dengan minimal jarak tempuh 1200 meter.

Untuk push up, Laki-Laki sebanyak 35 sampai 40 kali, dan standar push up untuk wanita antara 30 sampai 35 dengan waktunya sekitar 1 menit.

Kemudian Sit Up adalah gerakan duduk kemudian bangun. Test ini bertujuan untuk mengetahui daya tahan serta fleksibilitas otot perut. Standar untuk Laki-Laki 35-40 kali, standar untuk wanita 30 kali dengan waktu 1 menit.

Untuk Pull up adalah gerakan dengan cara seperti bergantung pada tiang horizontal kemudian menarik badan keatas sampai dagu melewati tiang itu dan kembali turun sampai tangan lurus dengan standar untuk laki-laki 10 kali.

Pada surat tersebut juga disebutkan bagi para pendaftar harus memenuhi beberapa persyaratan seperti usia minimal 16 dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan tanggal 1 September 2019, serta tinggi badan 160 cm untuk laki laki, dan 155 cm untuk wanita.

Sementara untuk persyaratan administrasi berijazah paling rendah SMU atau Madrasah Aliyah (MA) termasuk lulusan paket C dengan nilai rata rata ijazah minimal 70.00, dan nilai rata rata bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat minimal 65.00.

Khusus bagi peserta asli Papua harus melampirkan surat keterangan Orang Asli Papua (OAP) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota masing masing dan mengetahui Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP).

Dijelaskan juga untuk persyaratan khusus para pelamar tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan, kemudian tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota lainnya bagi peserta pria kecuali karena ketentuan agama/adat.

Kemudian peserta tidak bertato atau bekas tato, serta tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak. Selain itu pelamar belum pernah menikah dan belum pernah diberhentikan sebagai praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat.

Pada surat pengumuman tersebut juga disampaikan bahwa pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN tahun 2019 tidak dipungut biaya, kecuali tahap SKD dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 50.000 per orang.

Hal tersebut sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pendaftaran dapat dilihat pada websitehttps://dikdin.bkn.go.id/ sesuai kode billing yang dikeluarkan oleh BKN.(*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: