SBY Perintahkan Kader Tinggalkan BPN, Benarkah Partai Demokrat Kini Tinggalkan Prabowo-Sandi?

TRIBUN-TIMUR.COM-Beredar surat perintah yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono kepada seluruh pejabat dan kader partai demokrat.

Surat tersebut sebagai respon pasca-Pilpres 2019. Dimana, berdasarkan hasil quick count, pasangan Joko Widodo-Maruf Amin unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Mengutip dari Kompas.com, surat tersebut berisikan tentang instruksi untuk seluruh pengurus dan juga kader-kader partai Demokrat.

SBY yang juga merupakan ketua Umum dari Partai demokrat juga memberikan instruksi untuk pejabat pasca Pilpres 2019 saat ini.

Dalam sebuah isi surat tersebut ada 4 poin penting yang di sampaikan oleh SBY.

Baca: Permintaan Rocky Gerung Sehari Jelang Pilpres 2019 dan Foto-fotonya Bareng Presiden VI RI SBY

Baca: pemilu2019.kpu.go.idp-UPDATE Situng Real Count C1, Data dari 11.013 TPS, Berapa Suara Prabowo?

Baca: Jokowi-Amin Menang versi Quick Count, Akankah Kubu Prabowo-Sandiaga akan Gunakan People Power?

Mengenai kabar pemberitaan Surat SBY ini pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

"Ya (benar surat dikirimkan SBY)," ujar Syarief Hasan dihubungi di Jakarta, Kamis (18/4/2019) malam, seperti dikutip dari Antara yang dilansir oleh Kompas.com.

Dalam surat tersebut utamanya ditujukan kepada Sekjen, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan serta waketum Demokrat.

Tak hanya itu saja, Surat tersebut juga di tembuskan kepada Komandan Kogasma Partai Demokrat.

4 Poin Penting dalam surat yang ditulis SBY tersebut antara lain mengenai Situasi Pasca Pemilu 2019 hingga mengenai ketengan-ketegangan situasi yang berkembang kearah bahaya.

Baca: Petugas Keamanan dan KPPS di Papua diteror KKB

Berikut ini 4 Poin Penting mengenai Isi Surat tersebut yang tribunnews kutip dari kompas.com:

1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita,

saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat,

untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air.

2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi

dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan,

segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.

4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Baca: Ani Yudhoyono Dapat Donor Sumsum Tulang Belakang Jenderal Bintang 4, Ini Sosok Pramono Edhie Wibowo

Kendati demikian mengutip dari Tribunnews Jakarta ada hal penting lainnya.

Selain instruksi 4 poin penting mengenai surat tersebut juga ada instruksi lainnya.

Instruksi tersebut mengenai arahan dari SBY untuk sementara waktu para petinggi atau Pejabat Partai Demokrat agar sementara waktu kembali ke WP41.

Mengutip dari Tribunnews Jakarta, WP41 merupakan singkatan dari Wisma Proklamasi di Jalan Proklamasi Nomor 41 Jakarta.

Instruksi tersebut pun juga diutamakan untuk para pejabat yang saat ini tengah 'berdinas' di Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Amir Syamsuddin yang dihubungi Kompas, Kamis (18/4/2019) malam, membenarkan adanya arahan SBY tersebut.

“Benar itu, benar. Intinya di butir dua.'

"Tidak mengikuti gerakan-gerakan yang inkonstitusional,” kata Amir.

Ditanyakan lebih lanjut mengenai gerakan inkonstitusional yang dimaksud, dia enggan memaparkannya.

“Itu kan perintah. Kalau saya menduga-duga dan menjabarkan, nanti seakan-akan kita menuduh seseorang,” tambahnya.

Ditanyakan apakah arahan itu berarti pengurus dan kader Demokrat ditarik dari BPN Prabowo-Sandi, Amir menolak menjabarkannya.

“Intinya, kader Demokrat di BPN atau di luar BPN, tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi,” katanya.

Bantahan Partai Demokrat

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin membantah bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan menarik semua kadernya yang ditempatkan di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Amir membenarkan ada surat SBY berisi sejumlah instruksi.

Salah satunya, SBY menginstruksikan kader untuk rapat konsolidasi dan monitoring pasca Pemilu di WP41 atau Wisma Proklamasi Nomor 41 Kantor DPP Demokrat. Baca juga: Ini Isi Surat Instruksi SBY kepada Kader Demokrat

"Kemarin bukan menarik diri, tetapi kan kami ada rapat khusus ya, monitoring khusus di WP41," kata Amir saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/4/2019).

Amir juga menjelaskan, sikap partai Demokrat saat ini sesuai dengan poin kedua dalam instruksi SBY yaitu tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi.

Ia menegaskan, kepentingan NKRI di atas kepentingan partai.

"Bagi Demokrat NKRI lebih utama daripada partai," ujar Amir. Ia mengatakan, sikap Demokrat pasca pemilu tetap menunggu hasil final yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut dia, deklarasikan kemenangan akan lebih tepat jika hasil dari KPU telah diumumkan.

"Real count yang akan di rekapitulasi ya, secara resmi ini sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, saya berpendapat tidak ada yang lebih relevan untuk mendeklarasikan kemenangan kecuali KPU nantinya," kata dia.(*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: