PB HMI MPO Harap KPU Jaga Kepercayaan Publik dalam Pelaksanaan Pemilu

Ia juga menghimbau kepada para kandidat paslon presiden dan wakil presiden untuk tidak berlebihan dalam merespon hasil hitung cepat.

PB HMI MPO Harap KPU Jaga Kepercayaan Publik dalam Pelaksanaan Pemilu
HANDOVER
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Zuhad Aji Firmantoro. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Zuhad Aji Firmantoro menyerukan ke semua pihak untuk menahan diri dan meminta kepada penyelenggara pemilu untuk profesional bekerja sesuai amanah aturan yang berlaku.

Baca: Real Count KPU RI, Jokowi-Maruf Amin Masih Unggul di Majene, Sulbar

“Tahap pemungutan suara telah usai. kini pemilu kita memasuki tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Sistem rekapitulasi pemilu kita hari ini masih menggunakan sistem manual berjenjang yang transparan," kata Zuhad dalam rilisnya, Jumat (19/04/2019).

“Salah satu konsekwensinya adalah membutuhkan energi SDM yang banyak dan waktu yang cukup lama,” lanjutnya.

Menurut Aji sapaan akrabnya, transparansi rekapitulasi itu membuat semua pihak yang memiliki sumberdaya mampu secara cepat ikut menghitung perolehan suara para kandidat.

Baca: Ini Perolehan Suara Real Count 01 & 02 di pemudaindonesia.id/kawalpemilu: Bandingkan Situs KPU!

Namun, kata Aji pada akhirnya secara legal-formal tetaplah KPU yang memiliki wewenang akhir menentukan pemenang pemilu berdasar rekapitulasi suara terbanyak.

“Faktanya hari ini kita melihat fenomena dimana masing-masing pendukung paslon presiden dan wakil presiden mengklaim sebagai pemenang bukan berdasar hasil perhitungan KPU. efeknya membuat publik menjadi gaduh,” tutur Aji.

Untuk itu, lanjut dosen di Universitas Al-Azhar Jakarta ini, PB HMI menyerukan kepada penyelenggara pemilu untuk menjaga kepercayaan publik sebaik-baiknya dengan cara tetap bekerja secara profesional dan berintegritas.

Baca: TRIBUNWIKI - Sengketa Lisensi Teknologi, Akhirnya Qualcomm Damai dengan Apple, Apa Itu Qualcomm?

Khusus pada Bawaslu dan DKPP agar cepat menangani dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahap pemungutan suara lalu bersedia secara aktif menjelaskan hasilnya kepada publik.

Ia juga menghimbau kepada para kandidat paslon presiden dan wakil presiden untuk tidak berlebihan dalam merespon hasil hitung cepat.

"Kami berharap semua menahan diri agar tercipta suasana berbangsa dan bernegara yang kondusif,” jelasnya.

Baca: Bahas Lahan Relokasi Pengungsi, Kepala BNPB: Pembangunan Huntap Harus Dipercepat

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved