VIDEO: Deklarasi Golput, Mahasiswa Majene Diseret Polisi
Demonstrasi ini berujung ricuh. Saat mahasiswa membentuk simpul dan hendak membakar keranda, polisi lalu mencegat aksi tersebut.
Penulis: edyatma jawi | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN-TIMUR.COM, MAJENE - Puluhan mahasiswa Majene yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pecinta Demokrasi melakukan deklarasi golongan putih (golput) atau tidak memilih pada Pemilu 2019.
Deklarasi itu disuarakan melalui unjuk rasa di bundaran pusat pertokoan Majene, Senin (15/4/2019) sore.
Mahasiswa dari berbagai latarbelakang organisasi itu mengusung keranda mayat bertuliskan 'Demokrasi Telah Mati'. Berberapa demonstran juga mewarnai tubuhnya dengan cat putih dan merah bertuliskan golput.
Aliansi Mahasiswa Pecinta Demokrasi ini berorasi di bundaran pusat pertokoan. Menyatakan golput dan mengecam seluruh peserta Pemilu 2019 yang dinilai hanya mengumbar janji.
Demonstrasi ini berujung ricuh. Saat mahasiswa membentuk simpul dan hendak membakar keranda, polisi lalu mencegat aksi tersebut.
Kasatreskrim Polres Majene, AKP Pandu Arief Setiawan dan personelnya merangsek ke kerumunan massa untuk menghentikan rencana pembakaran keranda.
Tindakan itu memunculkan perlawanan dari demonstran. Aksi saling dorong pun terjadi.
Hingga akhirnya, seorang demonstran, Nanda Chaedar diseret dari lingkaran massa. Leher dan tangan Nanda dikunci dan diseret menuju mobil. Mahasiswa Jurusan Hukum Unsulbar itu pun digelandang ke Mapolres Majene.
Hal itu membuat massa aksi makin bersitegang dengan polisi. Tak lama berselang, demonstran pun membubarkan diri.
Jenderal Lapangan, Al-Farhat Pratama mengatakan, aksi seruan golput itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap seluruh peserta pemilu.
Menurutnya, demokrasi di Indonesia tidak rasional dan tidak objektif.
"Mulai masa orde baru sampai sekarang itu demokrasi tidak pernah memperlihatkan bahwa demokrasi itu menuju pada kesejahteraan rakyat. Itu kenapa kami melakukan aksi golput," ujar Farhat.
Kata Mahasiswa Hubungan International (HI) Unsulbar tersebut, demokrasi harusnya bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, kebijakan yang dilahirkan melalui proses demokrasi saat ini malah menyengsarakan masyarakat.
"Kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang tidak berwujud pada kesejahteraan rakyat itu sendiri," ucapnya.
Ia menilai, calon presiden hingga legislatif sama sekali bukan representasi kedaulatan rakyat. Mereka tidaklah beda dengan penindas.
