Bawaslu RI Sebut 15 Daerah Rawan Pemilu, Saiful Jihad: Sulsel Cuma Katergori Sedang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, ada 15 daerah dinilai masuk kategori rawan.

Diantaranya, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Barat, Aceh, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatra Barat.

Baca: TRIBUNWIKI: Siap Terapi Audrey Gratis, Siapa Sih Psikolog Poppy Amalya? Ini Profilnya

Khusus di Sulsel, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Provinsi Sulsel, Saiful Jihad mengakui bahwa Sulsel masuk zona rawan.

Namun ia menganggapnya hal itu rawan sedang.

"Kami masih punya data Pilgub lalu. Sulsel dianggap rawan tapi rawannya masih sedang. Data yang rawan dulu kita masih anggap rawan, kan ini kami hanya apdate saja. Datanya nanti tanggal 14 April sudah rampung," kata Saiful, Jumat (12/4/2019).

Baca: 492 Orang Gangguan Jiwa di RSKD Dadi Makassar Belum Dapat Undangan Nyoblos

"Sebenarnya lebih pada upaya mendeteksi awal. Jadi kita di Bawaslu ada indeks kerawanan. Daerah mana yang dianggap rawan. Jadi ada dua hal soal rawan, ada TPS rawan dan kerawanan di TPS, ini harus dibedakan," tambah Saiful.

Saiful menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendataan. TPS-TPS mana saja yang dianggap rawan di kabupaten dan kota.

Sehingga nanti teman-teman pengawas bisa antisipasi kemungkinannya apa dan sebagainya.

Baca: Setelah Camba, Cenrana, Mallawa, KPUD Distribusi Logistik di Tiga Kecamatan Lain

"Rawan itu banyak hal bukan hanya rawan karena geografis, tetapi juga terkait dengan posko-posko yang dekat dengan TPS. Jadi kalau dekat posko kita menganggap bahwa TPS itu rawan," jelasnya.

"Rawan mobilisasi massa dan sebagainya. Kedua pernah ada sejarah politik uang, jadi poin-poin itulah menjadi acuan kami," tegas Saiful.

Kalau kerawanan di TPS, kata Saiful adalah hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pengawas TPS.

Baca: Penyaluran Logistik Perdana ke Mappak dan Simbuang di KPU Tana Toraja Diawali Doa

Misalnya terkait kemungkinan adanya suara yang tercoblos, TPS tidak strategis membuat orang tidak bisa akses disabilities tidak bisa akses, dan rawan kecurangan surat suara.

"Sedangkan TPS rawan adalah TPS yang pernah punya sejarah konflik, politik uang, intimidasi, dan lain-lain. Antisipasinya kami adalah melibatkan seluruh elemen terkait," jelasnya.

Baca: Tiga Jurnal Universitas Hasanuddin Kembali Raih Akreditasi SINTA

"Kita sudah sampaikan kepada semua pihak terkait bahwa masa tenang tidak ada lagi alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Kami juga sudah minta agar patroli ditingkatkan, memback up seluruh teman-teman pengawas," ujarnya.(*)

Laporan wartawan tribuntimur.com, abdul-azis-alimuddin

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: