Mahfud MD Ungkap Calon Rektor Diminta 5 Miliar, Giliran M Jasin: Isu Kepala Kanwil 4 M, Penghulu?

Suharso yang pernah menjadi menteri juga menegaskan, dirinya dulu menjadi menteri menjauhi urusan dengan partai.

“Saya ingin membuktikan, menteri partai juga bisa bekerja profesional dan bisa dipercaya,” ujarnya.

Namun, Suharso tidak menampik dirinya pernah mendengar rumor Romahurmuziy bermain jual beli jabatan di Kemenag.

“Saya dengar dari orang lain. Waktu itu tidak percaya, karena kedua kader ini yang terbaik,” jelasnya.

Koordinator Bidang Hukum ICW, Donal Fariz mengatakan dugaan keterlibatan Rommy sudah menjadi rumor di internal PPP.

“Saya tanya petinggi PPP, katanya sudah diingatkan berkali-kali. Berarti ini memang sudah diketahui,” ujarnya. Mantan Irjen Kemenag M. Jasin mengatakan di akhir 2016, ketua umum sudah aktif menemui kanwil-kanwil di daerah.

“Saya dikirimi foto-fotonya. Saya dengar ada banderolnya. Tapi belum kami tangani, sudah diminta mundur sama Menag. Kalau wilayahnya basah, antara Rp2-3 Miliar, ada yang dibanderol Rp4 M,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPP Gerindra Ferry Juliantono mengatakan bahwa penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy adalah konsekuensi penegakan hukum.

Menurut Ferry, masalah anggota atau pimpinan parpol yang terlibat korupsi, harus dipisahkan antara parpol dan kerjanya di lembaga.

“Memang, harus diakui biaya politik sekarang mahal. Tapi, kami ini oposisi, jadi tidak ada pengalaman cari celah korupsi di kekuasaan. Jadi, perlu diperhatikan, kalau parpol itu punya relasi kekuasaan dengan kementerian, harus dilihat motifnya, memperkaya diri sendiri atau untuk kepentingan partai,” ujarnya.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan dari kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK, lebih dari 60 persen terkait kasus politik. “Biasanya memang terkait suap. Jadi, KPK tidak ingin bicara korupsi politik soal penindakan. Perlu ada pencegahan, kami ingin memperkuat parpol tapi harus ada komitmen dari mereka,” kata Febri.

Soal komitmen parpol, Koordinator Bidang Hukum ICW Donal Fariz mengatakan, macetnya keinginan reformasi atau keterbukaan parpol itu ada di level elite atau ketum parpol.

“KPK sudah mengusulkan sistem transparansi dan keterbukaan, tapi yang setuju hanya satu partai,” kata Donal. Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid mengakui reformasi parpol justru dari civil society.

“Internal parpol malah rebut-rebutan jabatan politik. Harus diakui, hampir semua parpol yang sudah ada korupsi di DPR mengalami itu,” ujarnya.(tribun-timur.com/Mansur AM)

Baca: Mahfud MD: Andi Faisal Bakti Dimintai Rp 5 M Agar Jadi Rektor UIN Alauddin, Begini Intervensi Menag

Baca: Cerita Driver Ojol Mampu Bangun Rumah Mewah dan Koskosan 2 Lantai, Ternyata Ini Rahasia Kerjanya

Baca: Innalillahi, Andi Nuning Susul Aisyah Bahar dan 2 Adiknya Meninggal Dunia Saat Ibadah