Asrul Makkaraus Tegaskan Pentingnya Perda Wajib Belajar dan Penyembelihan Ternak

Di dalam pasal 21 menjelaskan larangan peternak dan perusahaan peternakan menyembelih ternak betina Produktif

Asrul Makkaraus Tegaskan Pentingnya Perda Wajib Belajar dan Penyembelihan Ternak - asrul-makkaraus-sosialisasi-perda.jpg
yaya tribun timur
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Asrul Makkaraus Sujiman, kembali menggelar sosialisasi dua peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Gowa, pada 18 Maret 2019
Asrul Makkaraus Tegaskan Pentingnya Perda Wajib Belajar dan Penyembelihan Ternak - asrul-makkaraus-sosialisasi-dua-perda.jpg
yaya tribun timur
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Asrul Makkaraus Sujiman, kembali menggelar sosialisasi dua peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Gowa, pada 18 Maret 2019

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM, - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Asrul Makkaraus Sujiman, kembali menggelar sosialisasi dua peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Gowa, pada 18 Maret 2019.

Perda yang disosialisasikan yaitu Perda Nomor 2 tahun 2017 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah dan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif dan Pengeluaran Ternak.

Kegiatan itu diikuti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, dan majelis taklim, dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Gowa.

Asrul yang juga Sekretaris DPW PPP Sulsel itu mamaparkan sosialisasi perda dan produk hukum daerah diampingi Syarifuddin Rani sebagai Ketua LKMD Kelurahan Pangkabinanga yang mewakili Kecamatan Pallangga.

Selain itu turut serta mensosialisasikan perda yaitu tokoh masyarakat Kecamatan Bontomarannu, Abu Kamal.

Asrul Dg Tata, sapaan akrab Asrul Makkaraus Sujiman, mengatakan perda tersebut merupakan produk Pemerintah Provinsi Sulsel sebagai penyelenggara urusan pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Wajib Belajar Menengah ini adalah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh peserta didik yang dinyatakan lulus jenjang pendidikan dasar.

Sedangkan pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan jalur formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar.

Asrul juga menegaskan perlunya  Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengendalian Ternak Betina Produktif dan Pengeluaran Ternak.

Di dalam pasal 21 menjelaskan larangan peternak dan perusahaan peternakan menyembelih ternak betina Produktif.

Semua peternak dan perusahaan peternakan yang akan melakukan penyembelihan ternak betina produktif sebagaiman yang dimaksud dalam pasal ayat (1) di perda itu wajib menyampaikan kepada pemerintah daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Ternak yang akan disembelih diharuskan terlebih dahulu melalui pemerikasaan oleh dokter hewan yang berwenang atau petugas berwenang sesuai yang diatur dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) perda itu.(*)

Editor: Ridwan Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved