WNA Punya e-KTP Masuk Google Trends Indonesia, Fadli Zon Protes dan Reaksi Kemendagri & Kemenkumham

Warga Negara Asing atau WNA Punya e-KTP juga ramai di Google Trends Indonesia dan mendapat perhatian Fadli Zon

Sebab, dikhawatirkan mereka bisa mendapatkan e-KTP secara ilegal.

Baca: Anak Presiden Jokowi Kaesang Pangarep Berkaos Logo PKI Viral di WhatsApp (WA) & Medsos? Ini Katanya

Baca: Tak Hadir di ILC TVOne Tadi Malam, Rocky Gerung: Gunung itu Nomer Satu, Capres itu Nomer Dua

Baca: Polda Sulsel Buru Dokter Kecantikan Abal-abal di Makassar! Di Bone, Hidung Pasien Rusak Bahkan Buta!

"Jadi, kalau ada yang mendapat e-KTP, harus dicek. Apa mendapatkannya ilegal atau legal. Kalau ilegal, artinya harus ada yang diperiksa, sisi keamanan nasional ini sangat membahayakan, karena ada penyusup bisa mendapat e-KTP," tutur dia.

Sebelumnya, beredar foto KTP elektronik atau e-KTP seorang WNA asal China berinisial GC. Dalam foto itu, GC disebut tinggal di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, beredar sebuah foto e-KTP WNA berinisial GC.

Beberapa waktu lalu, dikabarkan bahwa seorang warga negara asing (WNA) asal China memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan domisili di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk warga negara asing ( WNA) adalah salah satu bentuk perwujudan sistem single identity number.

Zudan menanggapi viralnya informasi bahwa ada WNA asal China yang memiliki e-KTP dengan domisili di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Ia menjelaskan, sistem tersebut memungkinkan seorang WNA mendapatkan fasilitas pelayanan publik, seperti perbankan dan fasilitas kesehatan.

"Kalau single identity number untuk pelayanan publik kan. Orang asing juga dapat pelayanan publik di Indonesia, bank, dia mau sekolah, pelayanan di rumah sakit," kata Zudan kepada Kompas.com, Selasa (26/2/2019) malam.

Meski berhak mengakses pelayanan publik, ia menegaskan bahwa WNA tidak diberikan hak politik.

Hak politik adalah hak untuk memilih di pemilu serta hak untuk dipilih.

"Yang tidak diberi adalah hak-hak politik, tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih," kata Zudan.

Halaman
1234
Editor: Mansur AM
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved