Kronologi Pertemuan Rahasia Presiden Jokowi dengan Bos Freeport, Sudirman: Setneg & Setkab Tak Tahu

Pertemuan rahasia tersebut menurut Sudirman Said, menjadi cikal bakal keluarnya surat tertanggal 7 Oktober 2015

Kronologi Pertemuan Rahasia Presiden Jokowi dengan Bos Freeport, Sudirman: Setneg & Setkab Tak Tahu
Tribunnews
Sudirman Said dan Presiden Jokowi 

Sudirman mengatakan, Jokowi hanya memerintahkan membuat surat atau dokumen perpanjangan kontrak freeport di Indonesia.

"Dan tidak panjang lebar, presiden hanya katakan, tolong siapkan surat, seperti yang dibutuhkan. Kira-kira, kita ini ingin menjaga kelangsungan investasi lah. Nanti dibicarakan setelah pertemuan ini. Saya jawab 'baik pak pres', maka keluarlah saya bersama James Mofet ke suatu tempat. Freeport Indonesia juga tidak tahu Mofet itu ke Indonesia," katanya.

Sudirman mengaku Jim Mofet kemudian menyodorkan draft perpanjangan kerjasama kepadanya. Setelah membacanya ia kemudian mengatakan kepada Moffet bahwa draft tersebut tidak sesuai.

"Kalau saya ikuti draftmu, maka akan ada preseden negara didikte korporasi. Saya tidak lakukan itu. You tell me what have been discussed with president, dan saya akan buat draft yang lindungi kepentingan republik," katanya.

Sekitar jam 3 sore ia kemudian balik lagi ke kantor ESDM. Sudirman mengaku langsung mengumpulkan sekjen, biro hukum, dan bidang terkait untuk membuat draft surat perpanjangan kontrak. Setelah rapat, draft yang dibuatnya kemudian dinyatakan clear.

"Namun saat itu belum saya tandatangani," kata Sudirman Said.

Sudirman menambahkan, mengatakan draft tersebut kemudian ia serahkan kepada presiden, "Bapak ibu mau tahu apa yang dikatakan presiden. Begini saja sudah mau, kalau mau lebih kuat, yang diberi saja (Mofet) ,” katanya.

Karena itu menurut Sudirman surat perpanjang kontrak Freeport di Indonesia itu bukan atas inisiatifnya melainkan atas inisiatif presiden.

"Saya katakan surat itu perkuat posisi mereka, lemahkan posisi kita. Jadi kalau saya disalahkan karena posisi negara semakin lemah, maka salahkanlah yang menyuruh surat itu," ungkap Sudirman Said.

Sebelumnya Sudirman Said, menilai berlebihan klaim keberhasilan pemerintahan Joko Widodo mengambil alih mayoritas saham PT Freeport sebagai bagian dari nasionalisme.

Halaman
123
Editor: Ilham Arsyam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved