Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Puluhan Direktur Rumah Sakit Bahas Utang BPJS Kesehatan di DPRD Sulsel

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Munawwarah Ahmad
hasim arfah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (1822019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (18/2/2019).

Hadir langsung puluhan direktur dan pimpinan rumah sakit mitra BPJS Kesehatan di Sulsel.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jafar Sodding mengatakan dari data sementara sekitar Rp 150 miliar utang BPJS Kesehatan.

"Dari catatan saya ada sekitar Rp 150 miliar, dan hari ini harus ada solusi konkret saat ini," kata Jafar.

Sementara itu, Legislator DPRD Sulsel dari Partai Golkar, Andi Tenri Sose mengungkapkan kartu BPJS di Kabupaten Sidrap tak bisa terpakai.

"Saya mau tau kerja sama dalam model apa sehingga kartu BPJS orang-orang di Sidrap tak bisa terpakai. Apakah memang beda peraturan setiap ganti pemimpin," katanya.

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid mengungkapkan, BPJS sekarang ini lebih ribet.

"Waktu Pak Syahrul (Gubernur Sulsel) ada kesehatan gratis sehingga hanya perlu KTP dan KK. Sekarang ini, ada orang tinggal di rumah sakit haji tinggal tapi tidak bisa berobat karena harus ambil rujukan di rumah sakit daerah," katanya.

Sehingga, dia meminta sebaiknya kesehatan gratis dikembalikan.

"Kesehatan gratis itu adalah aspirasi masyarakat miskin, kalau mandiri tidak ada masalah. Mereka keluar daerah saja tidak bisa. Aturan boleh saja, tapi jangan membuat susah," katanya.

Selain itu, Kadir menyarankan BPJS berutang untuk membayar utang ke rumah sakit.

"Jangan rumah sakit yang berutang," katanya.

Legislator DPRD dari PAN, Irfan AB meminta BPJS membuat regulasi khusus orang miskin.

Baca: Ini Analisis Gestur: Senyum Jokowi Tulus, Prabowo Lebih Tenang! Soal Unicorn dan Lahan di Aceh

Baca: Ini Klarifikasi Caleg AKBP (Purn) Andi Sudarman Soal Kartu Nama Bebas Tilang

Baca: BERITA TERPOPULER: Menteri Susi Pudjiastuti Salam 2 Jari Ternyata Ini Artinya

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Follow juga akun instagram tribun-timur.com:

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved