Breaking News:

Prof Marwan Mas Dukung Rencana Polri Rekrut Anggota Jago IT, Tapi?

"Boleh saja Polri merekrut calon anggota mengutamakan punya keahlian tertentu, seperti ahli TI dan Tahfidz karena sesuai," kata Marwan,

Penulis: Darul Amri Lobubun | Editor: Nurul Adha Islamiah
Sanovra/tribun-timur.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian membuka acara Rakernis SDM Polri 2019 di Hotel Swisbell, Makassar, Rabu (13/2/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rencana perekrutan khusus Polri tahun 2019 ini, mendapat dukungan akademisi Unibos Makassar, Prof Marwan Mas.

Pasalnya, saat ini lewat Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Polri 2019 di Makassar, Sulsel. Diikuti 34 Karo SDM Polda se-Indonesia, dibahas soal perekrutan khusus tersebut.

"Boleh saja Polri merekrut calon anggota mengutamakan punya keahlian tertentu, seperti ahli TI dan Tahfidz karena sesuai," kata Marwan, Kamis (14/2/2019) malam.

Karena menurutnya, itu sesuai dengan kebutuhan konstitusional institusi Polri selaku aparat negara, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Baca: Prof Marwan Mas Minta Kapolda Sulsel Perhatikan Kasus Pembobolan Rumah

Tentu pimpinan Polri, lanjut Marwan sudah memprediksi kebutuhan institusi Polri ke depan. Untuk mengimbangi lagi kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan.

"Saya berharap pengutamaan penerimaan ini itu betul-betul mampu menunjang lagi pelaksanaan tugas konstitusional institusi Polri ke depannya lagi," ungkap Marwan.

"Tugas itu jelas dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945, utamakan pencegahan (melindungi, mengayomi, dan juga melayani) ketimbang penindakan (penegakan hukum)," ujarnya.

Upaya pencegahan yang dimaksud Prof Marwan, pencegahan melalui tindakan "pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali)" seyogyanya dikedepankan.

Sebelum nanti melaksanakan "penegakan hukum". Karena sudah dilayani, diayomi, dan dilindungi melalui Turjawali, tapi masih saja ada masyarakat yang langgar hukum.

Atau melakukan tindakan kriminal, maka barulah tugas Polri sebagai penegakan hukum dilaksanakan tanpa pandang status dan kedudukan, jabatan dan sebagainya.

"Polisi harus mempersamakan semua orang dalam konstitusional. Tidak boleh tebang pilih atau hukum digerakkan ke kelompok tertentu, tetapi tumpul pada kelompok lain," tambah Prof Marwan. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved