Ada 400 Kombes Polisi Nganggur, Ratusan Kolonel Tak Ada Jabatan, Apa Sebenarnya Terjadi? Apa Solusi?
Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa banyak Kombes polisi dan kolonel TNI Nganggur tak punya jabatan padahal sudah perwira dan pendidikan?
Penulis: Darul Amri Lobubun | Editor: Mansur AM
lihat foto
Dihadiri Kapolri Jenderal Tito
Mabes Polri membahas pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, di Makassar, Sulsel, Rabu (13/2/2019).
Pembahasan pengelolaan SDM Polri ini, lewat Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Polri 2019 dipimpin Kapolri Jenderal M Tito Karnavian di Hotel Swisbell, Makassar.
Selama pembahasan, wartawan tidak diperbolehkan untuk masuk. Pasalnya, dalam Rakernis ini, diikuti 34 Karo SDM Polda se-Indonesia berpangkat Kombes.
Selain 34 Kombes. Hadir dampingi Tito, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Hamidin, Wakapolda Brigjen Pol Adnas, dan tujuh Jenderal langsung dari Mabes Polri.
Mereka, As SDM Kapolri Irjen Pol DR. Eko Indra H, Karo Jianstra SSDM Polri Brigjen Pol Drs. Subiyanto, Karo Dalpers SSDM Mabes Polri Brigjen Pol Drs. Sudarsono.
Dan, Karo Binkar SSDM Polri Brigjen Pol Drs. E. Permadi, Karo Watpers SSDM Polri Brigjen Drs. Eky HF, Karo Psikologi SSDM Polri Brigjen Pol Drs. Yudawan, dan Karo Penum Polri, Brigjen Pol Dedi.
Pejabat utama Polda Sulsel yang hadir, Dansat Brimob Kombes Adeni Mohan, Direskrimsus Kombes Yudhiawan dan Diresnarkoba Kombes Hermawan.
Sementara itu, perwira berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan juga Komisaris Polisi (Kompol) yang hadir, dipantau tribun ada puluhan perwira.
Solusi Luhut Panjaitan untuk Perwira TNI Tak Punya Jabatan
Bukan hanya institusi Polri, di lingkungan TNI juga banyak perwira tinggi dan menengah tak punya jabatan.
Tak heran jika muncul usulan menempatkan perwira tinggi dan menengah TNI ke sejumlah lembaga negara dan kementerian.
Namun usulan ini menuai pro dan kontra.
Baca: Kapolri Jend Tito Karnavian Bicara, Kapolda Sulsel Irjen Hamidin Tutup Wajahnya, Ada Apa Gerangan?
Baca: Download, Lirik Demi Tuhan Aku Ikhlas oleh Armada ft Ifan Seventeen di MP3 dan Video
Baca: Lawan Dugaan Kriminalisasi Ahmad Dhani, Dekan FTI UMI Bikin Cover Hadapi dengan Senyuman
Putusan Presiden untuk mengkaji penempatan perwira tinggi dan menengah TNI ke lembaga negara dan kementerian dinilai berpotensi membawa Indonesia mundur ke belakang seperti jaman Orde Baru.
Terutama mengembalikan kembali Dwi Fungsi ABRI yang menjadi momok demokrasi di era Soeharto.
