Bawaslu Makassar: Netralitas Aparatur Sipil Negara Bisa Picu Gejolak Pemilu
Hadir sebagai narasumber, Komisioner KPU Sulsel Faisal Amir, Ketua Bawaslu Makassar Nursari, Pengamat Politik UINAM Dr Firdaus Muhammad.
Penulis: Abdul Azis | Editor: Hasrul
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Poros Pemuda Indonesia (PPI) Sulawasi Selatan menggelar dialog publik dengan tema Demokrasi amanah dan beradab akan minimalisir konflik sosial di Warkop Cappo, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Sulsel, Kamis (31/1/2019).
Hadir sebagai narasumber, Komisioner KPU Sulsel Faisal Amir, Ketua Bawaslu Makassar Nursari, Pengamat Politik UINAM Dr Firdaus Muhammad, Staf Ahli Agama Kapolda Sulsel Dr Abdul Wahid serta Pegiat kajian demokrasi Mulyadi Wijaya.
Baca: TRIBUNWIKI: Komunitas Miracle Walking Hadir di Makassar, Ini Manfaatnya dan Kontaknya
Baca: PSM Yakin Singkirkan Kalteng Putra dari Piala Indonesia
Nursari, menyatakan proses pesta demokrasi khususnya di Makassar bisa saja terjadi gejolak bilamana politik uang dan netralitas aparatur sipil negara, penyelenggara, dan sebagainya tidak dapat dibendung oleh semua lapisan masyarakat.
"Bukan kami pesimis, tapi ini bisa menjadi diskusi kita semua bagaimana kira-kita teknisnya. Kami mengambil misalnya saksi parpol saja kami harus latih 63.000 orang dibagi 15 kecamatan, dengan 200 orang perhari, maka kami butuh waktu 21 hari hanya untuk melatih saksi parpol saja," ujar Nursari.
Baca: VIDEO Detik-detik Vanessa Angel Pingsan Usai Diperiksa, Sampai Harus Bernafas Dibantu Oksigen
Baca: Di Hadapan Alumni FKIP Unismuh, Adnan Tegaskan Gowa Kabupaten Pendidikan
"Hampir satu bulan kami melatih saksi, itu belum masuk saksi caleg dari DPD dan saksi calon presiden. Nah, jadi ada durasi waktu kalau kami lakukan pelatihan di kecamatan itu durasinya 1 bulan lebih karena tentu ada persiapan," tambah Nursari.
Disisi lain, kata Nursari banyak hal-hal substansi yang seperti saya sampaikan tadi bahwa brandingnya kami adalah penggunaan isu-isu dilarang politik uang dan harus diawasi secara maksimal.
"Kalau pelatihan kami fokuskan bagaimana politik uang diluar. Pasti terbengkalai kan. Ini belum lagi soal netralitas penyelenggara yang harus pula kita awasi dan sebagainya," tegas Nursari.(*)
Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube Kami:
Baca: Dandim 1415 Selayar Hadiri Sosialisasi Kesadaran Hukum Masyarakat di Bontomatene
Baca: VIDEO: Penjelasan Kepala UPTD Sport Centre Terkait Kebakaran di Stadion HS Mengga Polman
Baca: Pengusaha Mebel Karama Bulukumba Minta Perhatian Pemerintah
Baca: Pagi Ini Bupati Luwu Utara Tanam Padi di Hasanah
Baca: Satgas Pemantauan Pohon Pelindung dan Drainase DLHK Bulukumba Disebut Belum Maksimal
Baca: Satgas Pangan Polres Pangkep Pantau Ketersediaan Beras Bulog
Follow juga akun instagram official Kami:
Baca: Siang Ini Jeneponto Diprediksi Hujan Lokal, Malam Berawan
Baca: Selayar Diguyur Hujan Ringan, Kecepatan Angin 15 - 20 knots
Baca: Artis Saphira Indah Meninggal Usia Muda, Deretan Film, Sinetron dan FTV Semoga Khusnul Khatimah
![[FULL] Sengketa Ambalat Malaysia vs RI, Pakar: TNI Tak Boleh Lengah, Jangan Senasib Sipadan Ligitan](https://img.youtube.com/vi/YcKqjph-Pqs/mqdefault.jpg)
