KPPU Endus Persekongkolan Tender RSUD Daya, 4 Terlapor Terancam Denda Rp 25 M

Ini didapatkan, pasca KPPU menggelar sidang di Gedung Keuangan Negara 2 Jl Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (24/1/2019).

KPPU Endus Persekongkolan Tender RSUD Daya, 4 Terlapor Terancam Denda Rp 25 M
abdiwan/tribuntimur.com
Puluhan tenaga kontrak RSUD Daya Makassar berunjuk rasa menuntut gaji mereka selama empat bulan sejak Januari-April 2018 agar segera dibayarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, di kantor halaman RSUD Daya Makassar Senin, (9/04/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus persekongkolan pelelangan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Makassar pada satuan kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun anggaran 2017.

Ini didapatkan, pasca KPPU menggelar sidang di Gedung Keuangan Negara 2 Jl Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (24/1/2019).

Koordinator Investigator, Lukman Sungkar menyebut, empat terlapor diduga melanggar Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan tender dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 44,96 miliar.

Keempatnya, PT Haka Utama, PT Seven Brothers Multisarana, PT Restu Agung Perkasa dan Kelompok Kerja (Pokja) V Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017.

"Dalam laporan dugaan pelanggaran keempat terlapor kuat terkait dengan persekongkolan tender baik secara horizontal dan vertikal. dimana PT Haka Utama menjadi pemenang tender pada perkara a quo," ujar Lukman Sungkar.

Ia menambahkan, keempat terlapor diduga kuat melanggar pasal 22 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 terkait pelelangan pembangunan rumah sakit tahun anggaran 2017-APBD

Atas indikasi tersebut, ivestigator merekomendasikan perkara a quo, dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan.

"Pada tahap ini, majelis yang menentukan berapa sebenarnya nilai yang wajar untuk tender ini. Kalau ada mark up nantinya di perjalanan persidangan, KPPU rekomendasikan ke KPK, atau Polisi dan Kejaksaan misalnya bila ada korupsi di situ," ujar Lukman.

Jika keempatnya bersalah, maka denda Rp 25 miliar harus dibayar oleh terlapor. Selain itu, perusahaan tender ini akan mendapatkan blacklist dalam pelelangan pembangunan nasional selama bertahun-tahun.

"Sidang lanjutan ini akan kita gelar Rabu (30/1/2019) mendatang," katanya.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved