Tolak Huntara, Korban Gempa dan Likuifaksi Balaroa Palu Datangi Kantor Walikota dan DPRD

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUN-TIMUR, PALU - Ratusan warga yang menjadi korban gempa dan likuifaksi di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah, mendatangi Kantor Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Senin (14/1/2019).

Aksi demonstrasi oleh ratusan penyintas gempa dan likuifaksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan Hunian Sementra (Huntara) dan menuntut percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap).

Massa aksi, mulanya berorasi penyampaikan tuntuan mereka di depan Kantor DPRD Kota Palu.

Baca: VIDEO: Gelar Pelepasan 13 Purnawirawan, Ini Pesan Kapolres Pangkep

Baca: Satu Black Box Lion Air JT 610 Akhirnya Ditemukan, Lokasinya di Sini

Baca: Masih Ada APK Caleg di Jeneponto Dipasang di Pohon

Baca: VIDEO: Pindah Tugas, Polwan Pangkep Ini Dapat Kenang-kenangan Cincin

Baca: PSM Butuh Pelatih, Karyawan Bosowa Semen Pilih Riedl atau Peter Segart

Baca: KSOP Parepare Akan Panggil Nahkoda MT Golden Pearl Terkait Tumpahan Minyak di Laut

Baca: Tiket Pesawat Dikabarkan Turun, Bandingkan Harganya Sekarang, UPG-CKG Paling Murah Rp 1,082 Juta

Ketua Forum Korban Likuifaksi Balaroa, Abdurahman M Kasim dalam orasinya mengatakan, musibah pada 28 Sepetember 2018 silam menjadi catatan kelam bagi warga balaroa.

Menurutnya, banyak warga yang kehilangan orang tua, kakak, adik serta anak.

"Kami tidak ingin larut dalam kesedihan dan penderitaan atas jasad keluarga yang belum ditemukan," katanya.

Namun kata dia, hingga saat ini kehidupan dan penghidupan korban bencana khususnya di Balaroa, masih terlunta-lunta di kamp-kamp pengungsian.

"Status kami sebagai korban tidak jelas, Dimana peran serta negara," kata dia bertanya.

Kata dia, dalam pasal 27 Undang-undang Dasar 1945, sangat jelas menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan.

"Dimana tanggung pemerintah dan negara terhadap msyarakat," katanya.

Namun sayangnya, hanya tiga dari 35 Anggota DPRD Kota yang bersedia menemui warga.

Kedatangan ratusan para penyintas gempa ini diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, Basmin Karim, Ketua Fraksi Partai Kebngkitan Bangsa (PKB) H. Alimuddin Ali Bau Fraksi Hanura, Erfandi.

Setelah menyerahkan berkas tuntutan kepada anggota dewan, ratusan massa aksi kemudian menuju Kantor Walikota Palu untuk menyampaikan tuntutan di hadapan Wakil Walikota Palu, Hidayat.

Namun Walikota Hidayat tidak Tidak berada di tempat, begitu pun Wakilnya, Sigit Purnomo Said.

Baca: Anak Stunting Paling Banyak di Enrekang, Sulsel Urutan ke-4 di Indonesia

Baca: Guru SMA Negeri 1 Wajo Ajak Pengurus Osis Liburan di Tanjung Bayang

Baca: Ini Syarat Pelatih yang Ingin Gantikan Robert Alberts di PSM

Baca: Hasil & Cuplikan Gol Barcelona dan Real Madrid Sama-sama Menang Pekan Ini, Klasemen Liga Spanyol

Baca: Lowongan Kerja - BPJS Kesehatan Butuh Karyawan, Segara Daftar Online di Link Resmi, Besok Terakhir

Baca: Masih Mahasiswi Sudah Jadi Germo, Ini Fakta-fakta Prostitusi Online di Kalimantan dan Tarif 1 Ronde