Ini Alasan Warga Tolak Dorce Malam Tahun Baru di Polman

Laporan Wartawan Tribun Timur, Edyatma Jawi

TRIBUNPIOMAN.COM, POLMAN - Isu kedatangan Dorce dan sejumlah artis ibukota menggelar panggung hiburan pada malam pergantian tahun di Sulawesi Barat (Sulbar) menuai berbagai penolakan.

Sebelumnya, sejumlah artis termasuk Dorce Gamalama direncakan meramaikan tahun baru di Ibukota Sulbar, Mamuju.

Namun sejumlah elemen masyarakat menolak kehadiran mereka.

Setelah itu berhembus isu, Pemprov Sulbar akan memindahkan acara tahun baru menghadirkan Dorce dan artis lainnya itu ke Polewali Mandar (Polman).

Namun lagi-lagi, rencana ini menuai sorotan keras sejumlah elemen masyarakat.

Minggu (30/12/2018) siang, sejumlah massa dari Aliansi Masyarakat Polman (AMP) berunjuk rasa menolak kedatangan artis ibukota itu. Aliansi ini merupakan gabungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan mahasiswa Polman.

Unjuk rasa penolakan disuarakan di lampu merah depan gedung gadis Polman. Mereka mengusung berbagai tulisan kecaman dan penolakan terhadap Dorce dan artis ibukota lainnya.

Koordinator aksi, Herman Kadir menyampaikan, AMP menolak jika tahun baru di Polman digelar dengan acara hiburan yang tak mendidik. Ia menilai, harusnya malam pergantian tahun itu diisi dengan zikir dan doa bersama.

"Semua bentuk kegiatan hiburan di malam tahun baru itu kita tolak," tegas Herman, Minggu (30/12/2018).

Selain itu, kata Herman, kehadiran Dorce akan memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat Polman. Terutama pada generasi muda.

Lanjut Herman, Dorce merupakan seorang transgender. Kehadirannya dikhawatirkan akan mengkampanyekan transgender.

"Kami anggap dia datang untuk mengkampanyekan transgender," katanya.

"Itu kan sebuah edukasi disitu, bahwa ternyata orang tidak normal bisa punya panggung. Jadi orang bisa saja berinisiatif untuk melakukan hal yang sama walaupun dia tidak punya dasar seperti itu," sambungnya.

Tak hanya itu, Herman juga menyayangkan sikap Pemprov Sulbar yang terkesan sepihak ingin memindahkan acara seperti itu ke Polman. Apalagi tanpa persetujuan masyarakat di daerah ini.

"Kita anggap bahwa Pemprov Sulbar ini menganggap remeh masyarakat Polman," tandas mantan Ketua Kerukunan Pemuda Mahasiswa Polman (KPMPM) itu.