Husein Sawit, Pengamat Pertanian Pensiunan Kementan Makan Gaji Buta?
Perlu diketahui, pengamat pertanian Husein Sawit kurun waktu 1984-1995 pernah menjabat setingkat Eselon-III di Badan Litbang Kementerian Pertanian.
"Urusan ini kita serahkan ke Satgas Pangan. Terkait keputusan impor beras, tentu sudah jelas itu bukan kebijakan Kementan, tapi diputuskan dalam Rakor Kemenko Perekonomian kemudian dilakukan Kemendag. Yang jelas produksi beras kita melimpah, artinya kinerja Kementan berhasil," ujarnya.
Berangkat dari ini semua, Razikin sangat menyayangkan Pengamat Ekonomi Pertanian, Husein Sawit dalam menilai kinerja perberasan gagal mengendalikan impor dan harga. Padahal, sebagai pengamat pensiunan Kementan, seharusnya bisa jujur mengakui kinerja perberasan.
"Ini bukti kinerja produksi meningkat dapat konfirmasi dari pertumbuhan PDB pertanian pada 2017 sebesar Rp. 1.344 triliun naik Rp. 350 triliun dari tahun 2013 sebesar Rp. 995 triliun sumber data surat resmi BPS," sebutnya.
Selanjutnya, dari data BPS, ekspor pertanian melonjak pada 2017 sebesar Rp. 441 triliun, naik 24,5 persen dibandingkan 2016 sebesar Rp. 385 triliun. Alhasil neraca perdagangan pertanian 2017 surplus Rp 214 triliun, lebih tinggi dari 2016 sebesar Rp. 142 triliun.
Surat resmi BPS mengkonfirmassi daya beli petani menguat, ditunjukkan Nilai Tukar Usaha pertanian (NTUP) tahun 2017 sebesar 111,77, naik 5,39% dibandingkan 2014 sebesar 106,05. Nilai Tukar Petani (NTP) 2017 sebesar 102,25, naik 0,97% dibanding 2014 sebesar 102,03.
"Data BPS menunjukkan sektor pertanian mampu berkontribusi mengentaskan kemiskinan perdesaan, di mana jumlah penduduk miskin di desa pada Maret 2018 sebesar 15,81 juta jiwa, turun 10,88% dibanding pada Maret 2013 sebesar 17,74 juta jiwa," beber Razikin.
Kemudian, sebut Razikin, dampak dari deregulasi mencabut 291 permentan turut meningkatkan investasi pertanian 2018 sebesar Rp 61 triliun, sehingga naik 110% dibandingkan 2013 sebesar Rp 29,3 triliun.
Selanjutnya program reformasi birokrasi dan revolusi mental pertanian membuahkan hasil.
"Kementan memperoleh WTP 2016 dan 2017 dari BPK RI, Penghargaan TOP IT 2017-2018, penghargaan anti gratifikasi 2017-2018 dari KPK, penghargaan pengadaan barang/jasa 2018 dan berbagai prestasi lainnya," jelasnya. (*)