Gubernur Sulbar Tunggu Program Inovatif Satker di 2019

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar (ABM) meminta seluruh bupati dan KPA Satker, mempersiapkan program-program untuk tahun 2019 dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Ali Baal saat menyampaikan sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belanja negara dan Trasnfer ke Daerah dan Dana Desa, di Aula Kantor Gubernur, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, Selasa (18/12/2018).

Baca: Video: Satyalancana Karya Satya Buat ASN Bapenda

Baca: Mabuk Obat Batuk Jadi Tren Remaja Malili, Ini Kata Kadis Kesehatan Luwu Timur

Baca: Muslim Uighur di Xinjiang Tak Pernah Bebas Berislam

Baca: VIDEO: Harga Wortel dan Bawang Merah Naik di Pasar Karisa Jeneponto

Baca: Manajemen Olympic Group Makan malam Bersama Distributor

Baca: Ini jadwal Maulid Lompoa Turatea di Jeneponto

Baca: BREAKING NEWS: Hujan Deras Disertai Angin Kencang Landa Mamuju

Baca: Jelang Tahun Baru 2019, Harga Wortel dan Bawang Merah Naik di Pasar Karisa Jeneponto

Baca: Bupati Seto Gadhista Asapa Resmikan BI Corner Perpustakaan Sinjai

Baca: Satu Patung Pieta Tiba di Soppeng

"Saya berharap ini dilakukan, sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan efektif sejak awal tahun 2019 dan memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat,"kata Ali Baal.

"Dengan demikian, persiapan lelang harus dilakukan lebih awal,"tambah mantan bupati Polman dua periode itu.

Total pagu DIPA belanja negara dan TKDD yang dialokasikan untuk Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 sebesar Rp 10,64 triliun.

Terdiri dari Rp 3,43 triliun untuk belanja negara dan 7,22 triliun untuk TKDD. Lebih tinggi 7,55 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 9,9 triliun.

Pagu DIPA belanja negara tersebut, untuk mendanai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Satket K/L) dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang melaksanakan dekonsesntrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama berjumlah 3,43 triliun.

"Meningkat 4,65 persen dibanding pagu DIPA awal tahun 2018. Alokasi pagu DIPA belanja negara ini, digunakan untuk mendanai belanja pegawai sebesar Rp 969,36 miliar, belanja barang Rp,1.225,19 triliun, belanja modal Rp 1.132,29 triliun dan belanja bantuan sosial Rp 5, 78 miliar,"jelas kepada Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulbar, Saiful Islam, di kantor Gubernur Sulbar.

Kata Saiful Islam, sejalan dengan arah kebijakan belanja pemerintah khusus penyelesaian pembangunan infrastruktur, komponen belanja modal Provinsi Sulbar tahun 2019 mengalami tingkat kebaikan tertinggi sebesar Rp 14,18 persen atau Rp 152,9 miliar dibanding pagu DIPA awal tahun 2018 dengan pagu sebesar Rp 1,08 triliun.

Sementara itu, pada tahun 2019, pemerintah pusat mengalokasikan TKDD untuk Provinsi Sulbar sebesar Rp 7,21 triliun. Lebih tinggi 8,98 persen dibandingkan alokasi TKDD tahun 2018 yang berjumlah Rp 6,62 triliun.

Baca: Di Gerai Dekranasda, Warga Soppeng Bisa Lakukan Pembayaran Non Tunai

Baca: VIDEO: Ekspor-Impor Meningkat di November, Ini Penjelasan BPS Sulsel

Baca: Transfer Uang dari Jakarta ke Sulbar Tahun 2019 Capai Rp 7 Triliun

"Sebagaimana arah kebijakan belanja negara, peningkatan alokasi TKDD diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas layanan publik,"katanya.

Selain itu, Saiful Islam menuturkan, alokasi TKDD tesebut juga diperuntukan untuk mengurangi ketimpangan antar-daerah, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dana TKDD sebesar Rp 7,21 triliun ini,dialokasi untuk Provinsi Sulbar Rp 1,732,91 miliar, Majene, Rp 856,79 miliar, Mamuju Rp 970,46 miliar, Polewali Mandar Rp 1,332,00 miliar, Mamasa Rp 919,09 miliar, Pasangkayu Rp 776,75 miliar dan Mamuju Tengah Rp 627,09 miliar,"papar Saiful Islam.(*)

Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:

Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com