Dirjen Haji: Pembentukan Kloter di 13 Embarkasi Haji Dimajukan

Citizen reporter, Mawardy Siradj Pelaksana pada Subbag Inmas Kanwil Kemenag Prov. Sulsel melaporkan dari Makassar

MAKASSAR - Keberhasilan penyelenggaraan haji tidak lepas dari peran serta semua pihak, termasuk para jemaah haji.

Menag Lukman Hakim Saifuddin dalam sambutannya yg dibacakan oleh Dirjen Penyelenggara haji dan Umrah Kemenag RI H. Nizar Ali mengatakan, dalam perspektif Kementerian Agama, jemaah harus dijadikan sebagai bagian dari penyelenggaraan haji.

Pembentukan Kelompok Terbang (Kloter) jamaah di 13 embarkasi keberangkatan akan dimajukan beberapa bulan, untuk musim haji 2019.

Baca: Pemain Asing Jebolan Eropa Beri Kode, Siapa Dapat Kontraknya? Persija, Persib, PSM Atau Persebaya?

Baca: Hasil & Cuplikan Gol Liverpool vs Manchester United dan Klasemen Lengkap Liga Inggris

Baca: Lihat Wajah Bella Saphira Tanpa Makeup Akui Tak Bisa Menawan, Netizen Langsung Ramai

Baca: Terungkap! 6 Fakta Perusakan Baliho Partai Demokrat, 1 Pelaku Ditangkap hingga Reaksi SBY dan AHY

Baca: Ini 4 Langkah Mudah Baca Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirimnya, Bisa Jawab Rasa Penasaranmu

Baca: Pemain Asing Jebolan Eropa Beri Kode, Siapa Dapat Kontraknya? Persija, Persib, PSM Atau Persebaya?

Baca: Hasil & Cuplikan Gol Liverpool vs Manchester United dan Klasemen Lengkap Liga Inggris

Baca: Lihat Wajah Bella Saphira Tanpa Makeup Akui Tak Bisa Menawan, Netizen Langsung Ramai

Baca: Terungkap! 6 Fakta Perusakan Baliho Partai Demokrat, 1 Pelaku Ditangkap hingga Reaksi SBY dan AHY

Baca: Ini 4 Langkah Mudah Baca Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirimnya, Bisa Jawab Rasa Penasaranmu

“Bukan hanya sekedar customer. Sehingga timbul rasa memiliki dan keinginan menyukseskan penyelenggaraan haji,” ujar Menag dalam sambutannya yang disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) M Nizar saat membuka kegiatan Jamarah (Jagong Masalah Umrah dan Haji) bersamaan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus di Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (17/12) di Phinisi Ballroom Claro Hotel.

Untuk itu, lanjut Menag, menjadi sangat penting bagi semua pihak yang ikut serta untuk membuka ruang komunikasi, ruang berbicara, mendengarkan, dan berpendapat.

“Kata kuncinya, jika ingin memberikan layanan terbaik bagi jemaah, maka kita harus bertanya apa keinginan jemaah, berpikir sebagai jemaah, menempatkan posisi kita sebagai jemaah, dan membuka saluran kritik dan masukan dari Jemaah,” ujarnya.

“Tidak hanya bertanya apa keinginan jemaah, namun juga bertanya bagaimana mewujudkannya dan tanyakanlah apa yang tidak disukai jemaah. Nantinya jemaah akan terlibat dan merasa menjadi bagian dari penyelenggaraan haji,” tambah Menag.

Ia menjelaskan, ruang bicara, mendengarkan, dan berpendapat dapat dibuka dengan berbagai cara. Membuka saluran pengaduan dan menyiapkan sarana konsultasi, baik secara fisik maupun maya, konvensional maupun elektronik.

“Termasuk apa yang kita lakukan hari ini. Jamarah. Jagongan Masalah Haji dan Umrah. Mengemas ruang bicara, mendengarkan, dan berpendapat dengan suasana yang lebih santai tetapi tetap bernas. Dan saya sangat mengapresiasi kegiatan ini,” katanya.

Dirjen PHU yang juga Mantan Kakanwil Kemenag DI. Yogyakarta juga menyampaikan bahwa ditahun 2019 Kemenag RI sudah mencanangkan 8 (delapan) Inovasi pada pelaksanaan Ibadah haji yang tujuan utamanya untuk memberikan kemudahan dan pelayanan maksimal bagi jemaah haji kita yakni :

“Pertama, fast track (jalur cepat) imigrasi, akan diberlakukan kepada seluruh jemaah di 13 embarkasi,” ungkap Menag saat ExitMeeting Evaluasi Sementara Operasional Haji 2018, Rabu (29/08) malam di Jeddah. Menurut Menag, pembentukan kelompok terbang (kloter) jemaah akan dilakukan sejak awal.

“Konfigurasi manifest di pesawat sudah diatur, berdasarkan regu dan rombongan, tidak diserahkan kepada daerah,” tandas Menag. Berdasarkan evaluasi tahun ini, kebijakan pengaturan sejak awal itu dilakukan agar jemaah tidak terpecah saat memasuki jalur cepat imigrasi.

“Kedua, sistem sewa hotel di Madinah seluruhnya akan menggunakan full musim,” ungkap Menag. Langkah ini diharapkan bisa mengatur dan memastikan penempatan jemaah sejak awal. “Kita mulai berusaha meminimalkan ketergantungan dengan majmuah,” imbuh mantan Wakil Ketua MPR ini.

Ketiga, terkait dengan Armuzna. Pada tahun ini jumlah tenda sangat terbatas, bahkan ada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang mengkapling tenda. “Dibutuhkan kejelasan dan ketegasan sikap petugas dan kedepan tenda harus ada nomor, sehingga tidak ada lagi saling klaim,” sambungnya.