Grace Natalie Tolak Poligami, Kader PSI Mundur: Bapak Saya Sendiri Punya 4 Istri

Grace Natalie Tolak Poligami, Kader PSI Mundur: Bapak Saya Sendiri Punya 4 Istri.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menolak poligami.

Pernyataan ini membuat salah satu kader PSI di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Nadir Amir, memilih mundur dari PSI.

Nadir Amir mundur karena tidak setuju larangan poligami oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie.

Baca: Jubir Bantah Ketua Tim Soal Kedatangan Jokowi, Elite Golkar Sebut Batal, Wasekjen PSI: Ndak Benar

Baca: Kuat Jokowi atau Prabowo? Ini Hitung-hitungan Peta Kekuatan Capres & Cawapres di Atas Kertas

"Pernyataan yang dilontarkan Ketua Umum di Festival 11 kemarin di Surabaya itu sangat kontroversial bagi saya, terus terang saya menolak.

Alasan pertama karena poligami sudah ada pada zaman nabi," katanya dalam keterangan tertulis ke Tribun Timur, Kamis (13/12/2018).

"Alasan kedua karena Bapak saya sendiri sampai sekarang punya istri 4. Jelas itu poligami.

Maksud saya ya kalau tidak mau atau tidak suka, tidak usah di larang-larang kadernya untuk menolak poligami," ujarnya menambahkan.

Nadir Amir yang dikonfirmasi via telepon selulernya membenarkan surat keterangan tertulis itu.

Dia menegaskan siap mempertanggungjawabkan langkahnya itu.

Nadir Amir merupakan Ketua DPC PSI Kecamatan Cina Kabupaten Bone yang juga Calon Anggota DPRD Bone nomor urut empat di Daerah Pemilihan (Dapil) 2.

Dia merupakan mantan Presiden Mahasiswa BEM Polinas Makassar. Alumni SMKN 1 Watampone ini juga merupakan pengurus Kepmi Bone.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sulsel, Fadhli Noor menanggapi mundurnya kader PSI di Kabupaten Bone.

"Kami sudah menghubungi tapi handphone nya tidak aktif, kami juga tidak mendapatkan surat pengunduran dirinya baik sebagai kader maupun sebagai caleg," katanya, Kamis (13/12/2018). 

Sehingga, dia belum bisa memastikan kabarnya pengunduran diri Nadir Amir. 

Fadhli mengungkapkan alasan Ketua Umum PSI Grace Natalie menolak poligami karena merugikan perempuan. 

"Berdasarkan riset dari berbagai lembaga, baik dari LBH APIK, poligami ini banyak tidak menguntungkan untuk kaum perempuan," katanya. 

Sehingga, PSI, meminta komitmen calon legislator (caleg) untuk menandatangani surat perjanjian untuk tidak setuju poligami. 

"Itu adalah aturan teknis kami di PSI, dan itu sudah disampaikan ke masing-masing pengurus Dan caleg," katanya.

Sikap Ketua Umum PSI Grace Natalie

DPP PSI memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif hingga aparatur sipil negara (ASN).

"PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami," ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie di sela pidato politiknya pada Festival 11 di Surabaya, Selasa (11/12/2018) malam.

Grace Natalie menegaskan akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membolehkan poligami.

Riset LBH APIK tentang poligami, kata Grace Natalie, menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, termasuk menyakiti perempuan anak yang ditelantarkan.

"PSI tidak ingin negara secara tidak langsung melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan, dan kami percaya perjuangan keadilan dan penghapusan diskriminasi harus dimulai dari keluarga, dari rumah," ucap Grace Natalie dilansir ANTARA.

Sementara itu, perjuangan revisi atas UU 1/1974 menjadi satu dari sejumlah langkah yang dilakukan PSI jika lolos ke parlemen hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019.

Langkah lainnya, lanjut Grace Natalie, PSI akan memperjuangkan agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah dua tahun berhenti di DPR segera disahkan agar menjadi payung hukum untuk melindungi dan memberikan bantuan ketika perempuan menjadi korban kekerasan.

Selain itu, PSI akan mendukung kenaikan batas usia pernikahan menjadi 18 tahun, mendorong aturan yang memudahkan perempuan untuk bekerja dengan mengalokasikan anggaran negara mendirikan tempat-tempat penitipan anak.

"Perlu ada opsi pemberlakuan jam kerja fleksibel sesuai kebutuhan perempuan. Mendorong model bekerja dari rumah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi agar perempuan Indonesia tetap produktif," kata Grace Natalie.(*)