Dilarang Poligami Oleh Grace Natalie, Caleg PSI Ini Mundur

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Mendengar pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, caleg di Bone memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPC Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, (12/12/2018)

Dia adalah Nadir Amir yang merupakan Ketua DPC Kecamatan Cina Partai Solidaritas Indonesia yang juga Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Dapil 2 Nomor urut 4.

"Pernyataan yang di lontarkan Ketua Umum di Festival 11 kemarin di Surabaya itu sangat kontroversial bagi saya, terus terang saya menolak. Alasan pertama karena poligami sudah ada pada zaman nabi. Alasan kedua karena Bapak saya sendiri sampai sekarang punya istri 4. Jelas itu poligami. Maksud saya ya kalau tidak mau atau tidak suka, tidak usah di larang-larang kadernya untuk menolak poligami," kata Nadir Amir dalam siaran persnya.

Baca: Tangis Roy Marten Pecah Saat Bahas Perceraian Gading & Gisel, Ternyata inilah Penyebabnya

Baca: Terungkap Ternyata Ini Isi Surat Gading Marten ke Hakim, Kenapa Mata Gisel Sembab di Sidang Cerai?

Baca: Lowongan Kerja BUMN PT Pertamina, Minimal Lulusan D3, Penempatan di 10 Daerah termasuk Makassar, Cek

Baca: Lowongan Kerja BPJS Kesehatan Besar-besaran, Dicari Lulusan D3, D4/ S1, Segera Daftar Online di Sini

PSI memang kerap kali melontarkan sikap yang kontroversial.

Sebelumnya juga menyatakan sikap menolak Perda Syariah.

Partai Solidaritas Indonesia merupakan partai yang baru pertama kali ikut Pilpres dan Pileg di tahun 2019 nanti dimana kader nya mayoritas kaum milenial dan berusia di bawah 40 tahun.

Larangan Poligami dari Grace Natalie

Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) berjanji memperjuangkan larangan poligami bagi pejabat publik hingga aparatur sipil negara apabila lolos parlemen.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie saat pidato politik bertemakan “Keadilan untuk Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia” di Acara Festival 11 PSI di Jatim Expo, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Selasa (11/12/2018).

"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara," kata Grace seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa malam.

"Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami," tambah Grace.

Grace mengatakan di tengah berbagai kemajuan, masih ada banyak perempuan mengalami ketidakadilan.

Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah praktik poligami.

Hal ini sesuai hasil riset LBH APIK.