Kabinda Sulbar Politik Identitas Masih Rawan di Pemilu 2019

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Kepada Badan Intelejen Daerah (Kabinda) Sulawesi Barat, Susetyo Karyadi, mengatakan, politik identitas masih menjadi kerawanan di Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Susetyo Karyadi, saat membawakan materi pada rapat koordinasi (Rakor) Bawaslu Sulbar dengan mitra kerja di d'Maleo Hotel Mamuju, Jumat (7/12/2018) malam.

"Politik identitas ini masih menjadi kerawanan tertentu di Pemilu 2019,"kata Susetyo di hadapan sejumlah wartawan.

Baca: Tantang PSM Makassar, PSMS Medan Tanpa 3 Pemain Pilar

Baca: Lawan PSMS, Pelatih PSM Robert Alberts Siapkan Pengganti Hasyim Kipuw, Siapa Pemain Tersebut?

Baca: Penjualan Baru Dibuka, Tiket PSM Makassar vs PSMS Medan Nyaris Ludes

Ia menuturkan, politik identitas tersebut bermula dari Pilkada DKI Jakarta dan meluas hingga ke daerah-daerah lain, terbukti di beberapa daerah pada Pilkada serentak 2018.

"Ini harus kita waspadai secara bersama, mudah-mudahan tidak terjadi di Sulbar,"ujarnya.

Selain itu, kata Susetyo, netralitas ASN juga masih menjadi kerawanan tersendiri, khususnya di Sulawesi Barat.

"Karena tidak jarang ASN masuk sebagai tim pemenangan. Seperti di Sulbar beberapa istri pejabat yang maju di Pileg. Ini rawan melibatkan ASN,"kata dia.

Dikatakan, sepeti majunya istri dan anak bupati sejumlah bupati di Sulbar, termasuk istri Gubernur, pada Pemilu 2019 mendatang.

"Ini rawan keterlibatan ASN disini,"ucapnya.

Sehingga, kata dia, Bawaslu sebagai pengawas harus terus menjalin kerjasama dengan semua stekholder, untuk mengawasi proses tahapan pemilu.

"Karena tidak mungkin Bawaslu lima orang mampu mengawasi semua daerah, sehingga harus menggandeng stekholder lain,"tuturnya.

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami: 

Follow juga akun instagram official kami: 

A