Politisi Nasdem Anggap Kebijakan Pemprov Pangkas Anggaran Tak Rasional
Menurutnya, komisi E akan tetap berkomitmen memperjuangakn nasib serta hak para guru honorer di Sulsel untuk mendapat insentif.
Penulis: Abdul Azis | Editor: Nurul Adha Islamiah
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Nasib ribuan Guru Honorer SMU, SMK, dan SLB di Sulsel kini terkatung-katung. Jika DPRD Sulsel dan pemprov mengesahkan APBD 2019. Sebab, post anggaran untuk insentif guru bantu (honorer) dihapus dalam RKA OPD Dinas Pendidikan. Nasib sebagian guru honorer terancam.
Menanggapi kebijakan Pemprov Sulsel yang memotong insertif guru honorer. Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, M Rajab secara tegas mengatakaan pihaknya di dewan menolak kebijakan tersebut dan akan tetap memperjuang anggaran untuk insentif guru honorer.
Menurutnya, komisi E akan tetap berkomitmen memperjuangakn nasib serta hak para guru honorer di Sulsel untuk mendapat insentif.
Baca: Amir Mustafa Pimpin MUI Enrekang Hingga 2023
Baca: VIDEO: Rajab Minta Gaji Honorer Dianggarkan Ketimbang Rest Area
Baca: KPU Sulbar : Penyelenggara Harus Lebih Siap untuk Pemilu 2019
"Yang jelas DPRD Sulsel, secara khusus komisi E tetap akan memperjuangkan penganggaran terhadap insentif guru bantu bagi SMA SMK dan SLB. Jumlah mereka kurang lebih 4 ribu orang," kata Rajab di DPRD Sulsel, Selasa (27/11/2018).
Jubir DPW Nasdem Sulsel tersebut menilai kebijakan Pemprov yang memangkas insentif guru honorer tak rasional. Dimana katanya dengan jumlah fantastis akan mengganggu pembelajaran di Sekolah dimana guru honorer mengabdi.
"Artinya, ini terkait dengan pelayanan pendidikan kita di Sulsel yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi di tingkat SMA, SMK dan SLB. Karena terkait hak bagi guru bantu yang selama ini sudah mengabdikan diri, kalau mogok, belajar terganggu," jelas Rajab.
Lebih lanjut Rajab menjelaskan, secara umum pembahasan komisi E bersama mitra kerja komisi tidak sejalan sesuai bagian, hal ini mengalami beberapa kendala disebabkan antara lain sebagian besar RKA-nya terlambay dimasukkan.
Dalam draf lanjut dia. Dinas Pendidikan Sulsel pada belanja langsung tahun 2018 mendapatkan anggaran sebesar Rp 608. 378.880.000. Sementara anggaran belanja tahun 2019 belanja langsung senilai Rp 517.525.677.424.
"Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 90.853.202.576," katanya.
Rajab meniru ucapan pihak Pemprov Sulsel. Pengurangan alokasi anggaran belanja langsung ini diakibatkan sejumlah kegiatan penting tidak baku diakomodir dalam APBD Dinas Pendidikan tahun 2019.
"Di draf, insentif guru bantu SMA, SMK dan SLB 4000 orang X24 jam X 40 minggu X Rp 10.000, Rp. 38.400. 000. 000," terang Rajab.
Memang saat ini, sebuah dilema kehidupan tenaga guru honorer yang sungguh berat, ditengah lahan mata pencaharian yang tidak mudah. Bagaimana tidak, honor yang mereka terima perbulan ada yang hanya ratusan.
Rasanya tak dapat mencukupi apa-apa terlebih harus dibebani dengan biaya hidup lainnya, seperti anak, istri, bahkan cicilan rumah atau bayar sewa kontrakan.
Tragis memang, kata Rajab jika melihat wajah para guru honorer yang berkeluh kesah, murung, sedih, bahkan tak jarang mereka tumpahkan asanya di jalanan. Puluhan tahun mengabdi hanya gigit jari, mendapatkan gaji yang jauh dari angka sejahtera.
