Fraksi Nasdem DPRD Sulsel Nilai TP2D Lampaui Kewenangan

Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulsel Muh Rajab mendesak Gubernur Sulsel untuk mengevaluasi keberadaan dan pelaksanaan tugas pokok TP2D

Fraksi Nasdem DPRD Sulsel Nilai TP2D Lampaui Kewenangan
hamdan soeharto/tribunpalopo.com
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) asal Partai NasDem, Muh Rajab bicara soal Perpu Organisasi Masyarakat (Ormas) di Warkop D'Linoe Jl Mungkasa, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (8/12/2017) malam. 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Eksitensi kelompok Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang dibentuk Pemprov Sulsel menuai sorotan.

Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulsel Muh Rajab mendesak Gubernur Sulsel untuk mengevaluasi keberadaan dan pelaksanaan tugas pokok TP2D yang melampaui kewenangannya sesuai keputusan gubernur.

"Kita minta pak gubernur harus melakukan evaluasi atas keberadaan dan kinerja TP2D," kata Rajab Kamis (15/11/2018).

Baca: Sebagian Wilayah Bone Masih Alami Pemadaman Listrik

Baca: Listrik di Kota Enrekang Sudah Normal, Aktivitas Perkantoran Kembali Lancar

Baca: Listrik Belum Menyala, Warga Pangkabinanga Gowa Kesulitan Air

Jubir DPW Nasdem Sulsel ini berpendapat, salah satu tujuan keberadaan TP2D untuk percepatan pelaksanaan program strategis gubernur dan wakil gubernur.

"Namun justru sekarang malah makin bikin sulit. Bahkan, TP2D cenderung melangkah melampaui kewenangannya sesuai keputusan gubernur," ujar mantan Komisioner KPU Luwu Utara ini.

Rajab menambahkan, secara tupoksi. TP2D sebagai pembantu gubernur yang funsional, bukan struktural. Sedangkan yang struktural adalah kewenangan sekda, asisten dan kepala OPD.

Kalau dikeputusan gubernur, lanjut Rajab, tugas pertama TP2D disebutkan menyusun rencana kerja tahunan, mengusulkan program kerja dalam percepatan pelaksanaan program prioritas gubernur, dan seterusnya. 

"Harusnya fokus kebagian ini melaksanakan tugasnya sehingga, untuk kerja teknis pelayanan pemerintahan mereka yang harusnya diberi kewenangan pada pejabat struktural. Ini baru permulaan, masih panjang perjalanan ke depan," pungkas Rajab.

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami: 

(*)
Penulis: Abdul Azis
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved