'Pak Ogah' Kian Meresahkan, Ini Rencana Dinsos Makassar

Kehadiran Pak Ogah di tengah jalan kerap membuat pengendara kesal, khususnya para pengendara mobil, karena terpaksa mengeluarkan uang

'Pak Ogah' Kian Meresahkan, Ini Rencana Dinsos Makassar
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Bocah berseragam SD, Alwi (8) menerima upah saat menjadi "pak ogah" di depan kampus Unibos, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (1/9/2015). "Pak ogah" menjadi salah satu penyebab kemacetan karena mengatur lalu lintas dengan cara semaunya. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - 'Pak Ogah' (istilah untuk orang yang membantu sopir memutar arah dibukaan jalan) kian meresahkan masyarakat Makassar.

Kehadiran Pak Ogah di tengah jalan kerap membuat pengendara kesal, khususnya para pengendara mobil, karena terpaksa mengeluarkan uang ke Pak Ogah, padahal mereka tetap dapat menyeberang atau memutar tanpa bantuan Pak Ogah.

Pak Ogah juga kerap menjadi biang kemacetan di sejumlah ruas jalan, karena mereka akan menghentikan kendaran lain secara paksa demi membantu mobil lain menyeberang dan mendapatkan uang.

Hal ini menyebabkan penumpukan kendaraan.

Persoalan Pak Ogah kian pelik, apalagi selama ini tak ada pihak yang bertanggung jawab penuh menangani mereka.

"Ini menjadi bola liar, tak ada yang mengakui Pak Ogah urusan siapa. Mengapa? Karena tidak ada nomenklatur baik di Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, maupun Satpol PP terkait penertiban mereka," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Mukhtar Tahir kepada Tribun Timur, Senin (12/11/2018).

Untuk menangani masalah ini, Mukhtar Tahir mengatakan akan segera mengumpulkan pihak terkait membahas penanganan pak Ogah.

"Jadi dalam waktu dekat ini, mungkin besok atau lusa, biarlah dinsos menjadi pusat koordinasi dari tiga komponen ini untuk mengadakan rapat koordinasi. Sehingga harus ada jalan keluar, diharapkan bagaimana kemudian mencari output yang diinginkan, yakni tidak terlibatnya Pak Ogah di jalan," kata Utta, sapaan akrabnya.

"Untuk hasil koordinasinya nanti, apakah disepakati mereka boleh ada tapi harus dilatih ataukah harus dihilangkan dari jalanan, itu akan kita bahas," sambung Utta.

Utta menjelaskan, Pak Ogah tidak memiliki nomenklatur, sehingga pemberdayaan atau penataannya tidak jelas.

"Mereka tidak jelas, anak jalanan bukan, gelandangan juga bukan, namanya saja Pak Ogah. Kedua, kalau anak jalanan kan yah anak-anak, tapi Ogah ini rata-rata adalah orang dewasa," ucapnya.

Kemudian persoalan jalan raya, berarti ada dua komponen terlibat yaitu Dishub dan Kepolisian Lalu Lintas. Alhamdulillah lalu lintas mengatakan akan menindaklanjuti, nah artinya kita harus segera koordinasi karena jika didiamkan saja tak akan ada jalan kesepakatan," tegas Utta.

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved