Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DPRD Sulbar Ungkap Dugaan Mafia Penerimaan CPNS Kanwil Kemenkumham

Selain itu, pihak Kemenkumham Sulbar yang diwakili Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Munir dan Kepala Bagian Humas Ahmad dan pihak Polda turut hadir.

Penulis: Nurhadi | Editor: Imam Wahyudi
nurhadi/tribunsulbar.com
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, mengungkap dugaan adanya oknum atau mafia dalam proses penerimaan CPNS lingkup Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat, sejak Juni 2017 lalu. 

"Jadi kami menggelar rapat tadi ini, pada posisi melindungi korban yang masih enggang melapor karena masih percaya dan menunggu kepastian, kemudian untuk melindungi Kemenkumham agar tidak tercemari oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,"ucapnya.

Namun, lanjut Rahim, ia merasa kecewa karena rapat tersebut tidak dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulbar, Hj. Farida. "Jika hal itu dianggap tidak benar oleh Kemenkumham, agar segera dilaporkan ke Polda Sulbar untuk menjaga nama institusi, karena sudah ada bukti dokumken mengatasnamakan Kemenkumham,"kata dia.

Seharusnya, kata Rahim, Kemenkumham mereka marah atau tersinggung dengan hal ini karena jelas akan merusak institusi. "Sehingga saya tegaskan kalau pihak Kemenkumham tidak melapor, jangan tersinggung kalau Rahim dan opini publik, mengatakan jangan-jangan ada oknum di Kemenkumham yang terlibat bersekongkol dengan pelaku dalam kasus ini,"tegasnya.

Belum lagi, kata Rahim, korban mengaku mobil yang dipake pelaku saat mendatangi korban adalah milik Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Bahkan ada fotonya Kakanwil yang dibawa kemana-mana oleh pelaku untuk meyakinkan korban.

"Tadi saya harap Ibu Kakanwil yang hadir namun diwakili, sehingga tolong tulis, saya kecewa Kakanwil tidak datang, karena inilah momentum untuk meluruskan hal itu. Kita ingin ini barang klear, sehingga tidak ada korban selanjutnya,"ujarnya.

Dengan kasus tersebut, Rahim menyampaikan kepada seluruh masyarakat, agar tidak mudah terpengaruh, terhadap oknum yang tidak bertanggungjawab, dan segera malaporkan ke Polda untuk membuka tabit dibalik kasus ini.

"Ini butuh keseriuskan, kalau tidak kami akan sampaikan langsu ke pusat, dan kami tunggu niat baik Kakawil untuk meluruskan, dan kami maklum para korban siapa saja rakyat kalau bicaca CPNS apapun bisa kita lakukan. Sehingga tugaa kita untuk melindungi,"tuturnya.

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved