Tuding Ada Oknum Pemkot Terima Suap, Wali Kota Makassar Tantang Erwin Kallo Buktikan Pernyataan
Danny mengatakan tidak boleh asal menuding tanpa ada bukti yang kuat, sebab itu bisa saja masuk dalam unsur penyebar fitnah.
Penulis: Hasan Basri | Editor: Arif Fuddin Usman
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur Hasan Basri
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tudingan Tim Kuasa Hukum Pedagang Pasar Sentral, Erwin Kallo atas adanya dugaan oknum Pemerintah Kota Makassar yang menerima suap atas lods New Makassar Mall, ditanggapi Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.
Kepada wartawan Wali Kota Makassar Danny Pomanto meminta kepada pengacara Erwin Kallo yang juga mantan calon Wali Kota Makassar itu, untuk membuktikan pernyataannya.
Baca: BREAKING NEWS: Terkait Jukir Liar di Kedai Samsat Hertasning, PD Parkir Libatkan Polisi dan TNI
Baca: BREAKING NEWS: Jukir Liar di Kedai Samsat Hertasning, Warga Tolak Bayar, Dikata-katai Tak Senonoh
"Kalau dituduh seperti itu saya bisa tuntut dia itu. Itu penyebaran fitnah dan harus buktikan," kata Danny Pomanto kepada wartawan saat menanggapi pernyataan Erwin Kallo.
Danny mengatakan tidak boleh asal menuding tanpa ada bukti yang kuat, sebab itu bisa saja masuk dalam unsur penyebar fitnah.
"Kalau terbukti lapor ke KPK kalau bisa," tegas Danny.
Erwin Kallo sebelumnya menuding tingginya harga lods yang ditawarkan pengembang karena diduga ada oknum melakukan punguntan dan memeras PT MTIR.
Sehingga pengembang dinilai membebankan harga tinggi kepada pedagang yang nilainya hampir Rp 100 juta/meter. Sementara kemanpuan pedagang hanya Rp 33 juta sesuai dengan hasil audit BPKP.
Baca: Preview Persebaya Vs PSM, Tanpa 4 Pilar Andalan, Termasuk Klok, Ini Pemain yang Bisa Menggantikannya
Baca: Persebaya Vs PSM, CEO PSM Minta Semua Pihak Jangan Terpengaruh Isu Juara Settingan! Begini Ceritanya
"Saya kira MTIR ini juga adalah korban pemerasan. Kenapa harganya bisa tinggi karena suap, markup terlalu tinggi karena terlalu banyak suap, korupsinya sehingga harga dibebankan kepada pedagang," tuturnya.
Erwin menduga pungutan dan pemerasan terhadap pengembang ditenggarai ada keterlibatan oleh oknum Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Makassar.
"Kami duga ada oknum baik legislatif pantas dia tidak bicara dan membela (pedagang) ataupun eksekutif Pemkot dan mungkin termasuk aparat keamanan,"sebutnya.
"Kenapa saya menuding ini karena sama sekali tidak ada yang membela para pedagang" sebutnya sekali lagi. (*)
Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:
Follow juga akun instagram official kami:
