Gubernur Sulsel Akan Bubarkan TP2D

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah angkat bicara terkait polemik hadirnya Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Sulsel.

Nurdin Abdullah mengatakan hadirnya TP2D ini sebagai bentuk efesiensi pemerintahan yang akan ia pimpin bersama Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

"Gubernur hanya satu, Wakil Gubernur juga satu. Tentu harus dibantu," ujar Nurdin, di Hotel The Rinra, Jl Metro Tanjung Bunga, Makasssar, Jumat (2/11).

Nurdin mengatakan kondisi pemerintah provinsi yang baru ia pimpin membutuhkan orang-orang seperti TP2D. Hal itu karena, saat ini kondisinya masih masa tahap transisi.

Kedudukan TP2D ini kata dia sangat membantu Pemprov dalam mewujudkan program strategis, pasalnya orang orang yang ada didalamnya adalah orang yang berintegritas.

"Mereka ini orang-orang kampus, kita tahu kemampuan mereka. Cara kerja mereka tentu berbeda dengan birokrat, dimana orang kampus ini detail, dan hal itulah dianggap ribet oleh sebagian OPD," kata NA.

10 tahun lalu lanjut NA, berbeda dengan sekarang dimana anggaran terus menurun, sedangkan kebutuhan meningkat.

NA pun menegaskan bahwa TP2D ini hanya sekedar mengantarkan agar sistem yang diharapkan Gubernur dan OPD-nya ini bersinergi.

"Kalau sudah bagus sistem, sudah terbangun untuk apa. Tidak perlu lagi TP2D, kalau sudah normal, OPD juga sudah bersinergi semua. Apalagi," katanya.

Menurutnya kedudukan TP2D sangat membantu sebenarnya.

Ia pun menjelaskan bagaimana cara dirinya mengefesienkan, dengan kondisi yang ada.

Mengacu pada visi Pemprov Sulsel, bagaimana meningkatkan belanja modal, tentu itu dengan menyisir belanja yang tidak masuk dalam prioritas.

Ia mengungkapkan jika melihat kondisi, tiidak sebandig dengan apa yang diberikan Pemprov, dengan apa yang TP2D sumbangkan.

"Sekarang masih rancangan, tapi tunggu 2019. Kita akan berikan karya," katanya.

Sekedar diketahui, TP2D ini dibentuk melalui SK Gubernur Sulsel. Tim ini dipimpin langsung Prof Yusran Yusuf, yang juga Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Tak hanya Prof Yusran, sejumlah akademisi juga tergabung didalamnya, serta kelompok tim independen tunjukan Gubernur.