Heli MI-8 Lakukan Water-Bombing di Wilayah Terdampak Likuifaksi Sulteng

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Helikopter MI-8 memulai melakukan "water-bombing "atau pengemboman material disinfektan di wilayah terdampak likuifaksi, seperti Petobo, Balaroa, dan Jono Oge, Sulawesi Tengah, Kamis (18/10/2018).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pengemboman menjadi langkah yang efektif, karena cakupan wilayah yang luas dan kondisi lapangan yang berpotensi terjadi amblesan.

"BNPB mengirimkan helikopter untuk membantu operasi water-bombing yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kementerian Kesehatan dan Kesehatan TNI," sebutnya dalam rilisnya ke Tribun.

Pengisian material disinfektan diisi ke dalam bucket atau ember yang telah dipersiapkan personel TNI melalui mobil tanki.

Penanganan wilayah terdampak likuifaksi tidak hanya melalui pengemboman udara, tetapi juga foggingatau penyemprotan oleh para personel di darat.

Langkah tersebut telah dilakukan di wilayah-wilayah yang dapat dijangkau di Petobo dan Balaroa.

Penyemportan juga di halaman rumah sakit yang digunakan untuk pengumpulan jenazah yang berhasil dievakuasi, seperti RS Undata, RS Madani, dan RS Bhayangkara.

"Tindakan ini merupakan upaya untuk membasmi vektor yang dapat mengancam kesehatan lingkungan. Namun untuk solusi jangka panjang, penimbunan wilayah terdampak likuifaksi harus segera dilakukan," tuturnya.

Pengeboman maupun penyemprotan disinfektan ini kata Sutopo merupakan upaya antisipasi penyebaran penyakit melalui vektor seperti lalat, kecoa, atau tikus.

Banyaknya korban meninggal yang diperkirakan masih tertimbun bangunan maupun tanah mendorong upaya antisipasi tersebut.

Di sisi lain, operasi evakuasi korban meninggal telah dihentikan tim gabungan pada 12 Oktober 2018 lalu, meskipun tidak tertutup kemungkinan mereka melakukan operasi evakuasi ketika mendapatkan laporan dari warga.

Penimbunan wilayah terdampak untuk dijadikan sebagai ruang publik sempat disampaikan pada pembahasan penanganan ke depan.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulteng Ridwan Mumu sebelumnya menyampaikan lokasi Balaroa dan Petobo akan ditimbun terlebih dahulu dan ditetapkan sebagai pemakaman massal.

Selanjutnya pemerintah setempat akan menutup lokasi tersebut dan tidak boleh lagi ada pembangunan karena akan dibuat sebagai kawasan hijau dan monumen di dua lokasi tersebut

Sementara itu, Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan dr. Ahmad Yurianto merekomendasikan penimbunan di wilayah terdampak likuifaksi.