AGRA Minta Pemerintah Tetapkan Gempa Sulteng Jadi Bencana Nasional

Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, JAKARTA - Pimpinan pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), meminta pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK), agar segera menetapkan bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng), menjadi bencana nasional.

Menurutnya, apa yang terjadi di Lombok, Sumbawa dan Saat ini di Sulawesi tengah memang disebabkan oleh alam dan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa.

Namum, dengan sangat terpaksa menyampaikan kekecewaan yang serius dan kritik keras kepad Jokowi-JK atas penanganan korban gempa Lombok dan Sumbawa yang lamban, birokratis dan sangat buruk yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konstitusional para korban.

"Kami menyampaikan duka mendalam terhadap saudara saudara kita yang menjadi korban gempa dan tsunami di Sulteng (Palu, Donggala yang berdampak di Sigi dan Parigi Moutong)," ujar Ketua Umum Sekretaris Jenderal AGRA Rahmat Mohamad Ali, dalam rilisnya, Selasa (2/9/2018).

Saat ini tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan Pemerintah Jokowi-JK untuk tidak menetapkan bancana yang terjadi dua bulan belakangan ini, bahwa bukanlah bencana nasional.

Rahmat mengatakan, bahwa pihaknya tidak ingin memperdebatkan soal komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan, akan tetapi kenyataan di lapangan cukup menunjukan bukti pelayanan pemerintah yang sangat terbatas dan buruk.

Pemerintah harus berterimaksih kepada seluruh pihak yang ambil bagian menjadi relawan di Lombok dan Sumbawa selama ini, tanpa mereka kemarahan rakyat tehadap pemerintah Jokowi lebih besar dari apa yang terjadi saat ini di Lombok.

"Kami mengajak kepada semua pihak untuk saling bahu membahu meringankan beban penderitaan korban gempa dan tsunami agar segera bangkit dari keterpurukan," harapnya.

Menurutnya, rakyat Indonesia memiliki solidaritas yang tidak dapat diragukan terhadap sesama. (*)