Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Di Pinrang, Penasehat LAPAR Sulsel Beberkan Tips Ciptakan Demokrasi Sehat

Karim mengulas tema terkait 'Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pengawasan Pemilu'.

Penulis: Hery Syahrullah | Editor: Hasriyani Latif
hery syahrullah/tribunpinrang.com
Sosialisasi pengawasan partisipatif Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), parpol, dan media massa Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel di Hotel M, Jl Jend Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Kamis (20/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunPirang.com, Hery Syahrullah

TRIBUNPINRANG.COM, WATANG SAWITTO - Penasehat Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel, Abd Karim menjadi pemateri dalam acara sosialisasi pengawasan partisipatif Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), parpol, dan media massa.

Agenda Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel itu digelar di Hotel M, Jl Jend Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kamis (20/9/2018).

Pada kesempatan itu, Karim mengulas tema terkait 'Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pengawasan Pemilu'.

"Partisipasi masyarakat dalam Pemilu sangat menentukan sehat tidaknya demokrasi kita," katanya. Menurut Karim, ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya demokrasi yang tidak sehat.

Salah satunya adalah ketika masyarakat menganggap Pemilu bukanlah sebuah kebutuhan.

Baca: Hari Ini, KPU Luwu Utara Tetapkan DCT Pemilu 2019

Baca: Berikut Enam Poin Deklarasi Damai Pemilu 2019 KPU Mamuju

"Ketika masyarakat merasa tidak perlu mencoblos atau menentukan pilihan, maka dalam kondisi itu demoktasi tidak sehat. Pada saat bersamaan, maka muncullah potensi lahirnya pemimpin tidak benar. Oleh karena itu, kuncinya adalah partisipasi," jelasnya.

Di sisi lain, lanjutnya, pihak Bawaslu seyogyanya juga harus memberikan ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan.

Tak sebatas itu, Bawaslu harus pula menyiapkan mekanisme yang jelas terkait bagaimana masyarakat menilai dan mengawasi figur calon pemimpin yang ada.

"Jangan sampai mereka diberikan ruang untuk mengawasi. Tapi tidak tahu apa yang mau diawasi. Hal teknis semacam itu perlu didekatkan kepada masyarakat," katanya.

Karim menambahkan, pengawasan harus dijadikan sebagai gerakan sosial dan massif di tengah masyarakat. "Agar masyarakat bisa senantiasa sinergi dengan Bawaslu," ujarnya.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved