Diungkap Prabowo, inilah Otak di Balik Lengsernya Ahok dari Kursi Gubernur DKI Jakarta

Diungkap Prabowo, ini Otak di Balik Lengsernya Ahok dari Kursi Gubernur DKI Jakarta

TRIBUN-TIMUR.COM - Bakal calon presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya banyak mencuri ilmu soal strategi berpolitik dari tokoh-tokoh Partai Amanat Nasional (PAN). 

Salah satunya dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Bahkan, Prabowo mencontohkan upaya Zulkifli yang merancang strategi menurunkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI 2017 lalu. 

"Banyak ilmu dari beliau (Zulkifli). Beliau sampaikan bagaimana merancang strategi menurunkan Ahok," kata Prabowo pada pembekalan calon legislatif PAN di Grand Paragon, Jakarta, Minggu (16/9/2018).

Ia menyebutkan, strategi mengalahkan Ahok sempat disusun di rumah dinas Zulkifli.

Salah satunya adalah dengan menerjunkan tokoh-tokoh hingga tingkat RT dan RW.

"Sekarang tidak perlu rapat akbar, tokoh-tokoh turun ke RT. Habis itu kita kembali ke DPP langsung kita turun ke RT. Enggak usah rapat besar karena kita termasuk enggak punya duit waktu itu," kata Prabowo sembari tertawa.

Dari cerita itu, ia melihat PAN memiliki strategi politik yang kuat.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh kader PAN untuk tak takut tersaingi dengan partai lain yang memiliki logistik kuat.

Ia menegaskan, rakyat yang akan menentukan.

"Mari kita berjuang bersama, partai kalian adalah partai bersejarah, partai kalian adalah partai pelopor, saya juga akan berbuat apa yang saya bisa buat agar PAN kembali besar," ujarnya.

Zulkifli Hasan: Baru Mau Pilpres sudah berantem

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasanmengajak mahasiswa Untag untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan pendapat jangan menjadikan terpecah belah, justru harus bisa membuat bersatu.

Hal ini disampaikan Zulkifli Hasan saat memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Aula Graha Kebangsaan, kampus Untag Bendan Dhuwur, Semarang, Sabtu (15/9/2018).

"Saat Indonesia merdeka, terjadi silang pendapat yang berbeda tajam antara Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi mereka bisa bersahabat. Walau berbeda tafsir saja sudah bisa bersahabat. Sekarang ini, baru mau pilpres sudah berantem, sudah berkelahi, sudah mencaci," kata Zulkifli.

Zulkifli mengingatkan, semuanya harus merdeka untuk bersatu, bersatu untuk berdaulat, berdaulat agar berlaku adil dan adil agar Indonesia setara demi kesejahteraan bersama. Pilpres itu sarana untuk mencapai bersatu, berdaulat, dan adil.

"Loh kok sekarang berpikirnya pilpres untuk berkelahi dan malah merusak persatuan. Pilpres itu untuk persatuan agar Indonesia bisa berdaulat dan sejahtera,"terangnya.

Dia menambahkan, sekarang justru terbalik, pemilihan bupati, gubernur dan presiden malah berantem. Ini harus diluruskan. Untuk apa jadi pejabat, untuk apa jadi anggota DPR, dan apa hak-hak warga negara.

"Seharusnya para pejabat mesti paham. Kalau tidak paham, ya begini jadinya berantem,"bebernya.

Zulkifli menerangkan pilar kebangsaan Pancasila. Sila pertama artinya Ketuhanan Yang Maha Esa artinya prinsip Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham anti Tuhan.

"Sila Kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, jadi saling menghargai bukan menghina, bukan mengejek, memanusiakan manusia," imbuhnya.

Dilanjutkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Negara ini bersumpah melindungi segenap darah Indonesia. Memupuk persatuan. Jika ada perbedaan musyawarah harus diselesaikan secara mufakat.

"Kalau dulu kamu ditanyai sukunya apa, kamu agamanya apa. Sekarang tidak, kita sepakat bahwa kita NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Sumatera, dari Kalimantan asalkan masih satu bangsa bisa hidup dimanapun di Indonesia,"tandasnya.

Zulkifli menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia mempunyai suku Papua, Ambon, Sulawesi, Aceh, Padang, Lampung, dan sebagainya. Tetapi semua satu dalam keragaman.

"Di dalam UUD 1945 kita sudah sepakat bahwa sistem ketatanegaraan kita itu adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan berada di tangan rakyat,"jelasnya

Dia melanjutkan, jika dulu untuk memilih presiden di tangan MPR, sekarang di tangan rakyat langsung.

"Masyarakat mempunyai hak memilih dan hak untuk dipilih. Masyarakat juga mempunyai hak untuk memilih dengan datang ke TPS. Masyarakat juga boleh maju menjadi ketua DPR, gubernur, dan presiden asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU," himbaunya.

Zulkifli mengingatkan, sikapnya anggota DRR, bupati, presiden, gubernur karena taat pada konstitusi yaitu harus berperilaku Pancasila yang disinari cahaya Tuhan.

"Para pejabat harus mampu memanusiakan manusia yaitu harus adil dan beradab. Tugasnya melayani seluruh yang memilih atau seluruh rakyat Indonesia. Negara melindungi segenap rakyat Indonesia dari kelaparan, ketakutan, dan kemiskinan.

"Jika ada orang Indonesia mau ke rumah sakit mati karena tidak punya uang ditolak, negara melanggar konstitusi, ketua MPR berdosa, anggota DPR berdosa, presiden berdosa, bupati berdosa, karena itu sumpah kita," tuturnya.

Dia melanjutkan, kalau ada orang Indonesia yang mati kelaparan, maka ketua MPR berdosa, anggota DPR berdosa, presiden berdosa, karena kita telah bersumpah melindungi segenap rakyat Indonesia.

"Oleh karena saya heran kalau ingin menjadi bupati atau gubernur kenapa harus menghalalkan segala cara, karena pada akhirnya harus melayani rakyat," jelasnya.

Sementara itu Rektor Untag, Dr Suparno, mengapresiasi atas Sosialisai empat pilar kebangsaan yang telah disampaikan oleh ketua MPR RI, Zulkifli Hasan yang bisa mempersatukan bangsa.

"Kami atas nama lembaga mengucapkan terima kasih kepada Zulkifli Hasan yang menyempatkan waktu untuk hadir dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di kampus Untag," imbuhnya.

Suparno menambahkan, empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika perlu dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan juga dihadiri oleh Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945, Budi Darmawan; Ketua Pembina Prof Dr Sarsintorini Putra SH MH; Ketua Pengawas Djatmiko Waluyo dan IARMI (Ikatan Anggota Resimen Mahasiswa Indonesia).