Mahfud MD Blak-blakan Bongkar Alasan Batal Calon RI-2 Jokowi, Sebut Kiai Aqil hingga Cak Imin

Satu-satunya tawaran yang diterima Mahfud dari Jokowi adalah aktif di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Konsep badan ini sejak awal digarap Mahfud bersama Yudi Latif.

Ini rekaman videonya:

Sebelumnya setelah terlempar dari bursa bakal calon wapres Jokowi, melalui akun media sosial miliknya, twitter dan instagram, Mahfud MD  cukup menjelaskan banyak hal terkait penetapan keputusan Jokowi menunjuk Ma'ruf Amin sebagai cawapres.

Dalam penjelasannya terungkap, Mahfud MD mengakui sudah bertemu langsung dengan Jokowi pascadeklarasi.

Mahfud MD mengaku bisa menerima keputusan Jokowi memilih KH Ma'ruf Amin sebagai bakal calon wapresnya.

Berikut unggahan lengkap pernyataan Mahfud MD di akun media sosialnya.

Ia bahkan mengungkapkan, ada ribuan pesan lewat SMS, WhatsApp, dan media sosial lainnya yang diterima Mahfud.

"Sy minta maaf dan berterimakasih kpd masyarakat yang mengirim pesan/pertanyaan dan simpati kpd sy terkait keputusan Pak Jkw memilih KH Makroef Amin sbg cawapresnya. Ada ribuan WA, SMS, Twitter, dll. Sy minta maaf krn sy hanya bs membaca tanpa bs menjawab 1 persatu," tulis Mahfud.

Mahfud menjelaskan, keputusan Jokowi merupakan realitas politik yang tak terhindarkan. Ia tak kecewa dengan putusan tersebut. Ia memaklumi pilihan Jokowi.

"Sy memaklumi pilihan itu sulit dihindarkan. Sy bilang, Pak Jkw tak perlu metass bersalah. Itu hak beliau utk memutuskan yg terbaik," tulisnya.

Yang terpenting, kata dia, Indonesia harus dirawat dengan baik. Keberlangsungan Indonesia jauh lebih penting dari sekadar namanya dan Ma'ruf Amin.

"Scr agama, sy dkk sdh berusaha tapi Tuhan jua yg menentukan. Tidak ada daya atau hal yg bs diberdayakan tanpa izin Allah," tulis dia.

Mahfud menilai keputusan Jokowi sudah sesuai dengan hak dan mekanisme konstitusional. Ia meminta seluruh pihak menerima itu sebagai kesadaran konstitusional.

"Mari kita terus dgn rumah NKRI. NKRI adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita bangsa Indonesia. Ikuti trs pros2 konstitusional yg berlaku,"tulisnya.