Jadi Staf Khusus di Kantor Staf Presiden RI, Syahrul Yasin Limpo Bakal Digaji Rp 36,5 Juta

1.

TRIBUN-TIMUR.COM - Pada akhir Juli 2018 atau empat bulan lalu, mantan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dikabarkan jadi Staf Khusus Bidang Pemerintahan pada Kantor Staf Presiden (KSP) RI.

Pada saat itu, Daeng Kawang, demikian nama lain Syahrul Yasin Limpo, baru empat bulan purna dari jabatannya sebagai gubernur.

Lalu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin pada Rabu (1/8/2018) mengantar langsung dokumen “Rahasia Negara” dari Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko kepada Syahrul Yasin Limpo.

Kabarnya, dokumen berupa surat tersebut terkait dengan jabatan baru Syahrul Yasin Limpo, mantan Wakil Gubernur Sulsel dan mantan Bupati Gowa.

Ali Mochtar Ngabalin kemudian menyerahkan dokumen “Rahasia Negara” bermap putih kepada Syahrul Yasin Limpo di sebuah warung kopi di utara kota, Makassar.

Tempatnya tak formal.

“Diserahkan di warkop, karena Syahrul sudah rakyat biasa,” ujar Ngabalin, kepada Tribun-Timur.com, Rabu (1/8/2018) pukul 23.00 malam.

Apa isi surat bermap putih itu?

“Oh, itu rahasia negara. Apa dan bagaimana isinya, itu rahasia negara dan Pak SYL (Syahrul Yasin Limpo) juga tidak mungkin membuka surat itu di tempat umum dan memperlihatkannya kepada orang lain,” kata Ali Mochtar Ngabalin.

Setelah menyerahkan surat itu, Ali Mochtar Ngabalin kembali ke Jakarta.

“Saya sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden terbang khusus ke Makassar hanya untuk mengantarkan surat itu. Itu karena posisi Pak Syahrul sebagai tokoh yang sangat disegani di negeri ini,” kata Ali Mochtar Ngabalin sekaligus mantan Ketua Umum PP Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia.

Menurut anggota DPR RI periode tahun 2004 hingga 2009 yang digelari "Singa Podium Senayan" itu, sesuai perintah Jenderal (Purn) Moeldoko, Syahrul Yasin Limpo diminta ke Jakarta untuk menjadi staf di Kantor Staf Presiden karena kehadirannya dibutuhkan negara dalam membantu tugas Presiden dan Wakil Presiden RI.

“Pak Syahrul itu orang hebat. Menurut Pak Moeldoko, negara yang membutuhkan Pak SYL karena pengalamannya dalam pemerintahan, yang dimulai dari camat hingga gubernur 2 periode, tak tertandingi. Bagi anak Bugis-Makassar, itu penghargaan yang luar biasa,” kata Ali Mochtar Ngabalin.

Ali Mochtar Ngabalin memastikan, Jenderal (Purn) Moeldoko menyampaikan perintah langsung ke dirinya tentu atas pengetahuan Presiden Jokowi.

“Bahwa Bapak Jenderal (Purn) Moeldoko membutuhkan beliau di KSP karena kebutuhan negara, tentu atas pengetahuan Bapak Presiden, saya yakin itu,” kata Ali Mochtar Ngabalin.

Ternyata Bukan Staf

Terungkap, ternyata Syahrul Yasin Limpo bukan staf pada Kantor Staf Presiden.

Beda dengan nama jabatan yang sebelumnya sempat disampaikan Ali Mochtar Ngabalin, empat bulan lalu.

Sebuah dokumen resmi berupa surat undangan dari Kantor Staf Presiden yang ditandatangani Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko mengungkap apa sesungguhnya jabatan Syahrul Yasin Limpo dalam membantu tugas Presiden dan Wakil Presiden RI.

Ternyata jabatan Syahrul Yasin Limpo adalah Tim Penasihat Senior pada Kantor Staf Presiden.

Pada Kamis, 27 Desember 2018, Syahrul Yasin Limpo diundang Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko untuk menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembentukan Tim Penasihat Senior pada Kantor Staf Presiden.

Rapat tersebut berlangsung di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jalan Veteran nomor 16, Jakarta.

Dalam surat undangan rapat koordinasi bernomor Und-103/KSK/12/2018 tersebut, ada 11 orang diundang hadir, termasuk Syahrul Yasin Limpo.

Mereka yang diundang adalah yang masuk dalam Tim Penasihat Senior pada Kantor Staf Presiden.

Berikut daftarnya:

1. Dr Ir Kuntoro Mangkusubroto.

Kuntoro Mangkusubroto adalah mantanMenteri Pertambangan Kabinet Pembangunan VII, mantan Menteri Pertambangan Kabinet Reformasi Pembangunan, mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), mantan Kepala Badan Pelaksana - Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias, dan mantan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Kabinet Indonesia Bersatu II.

2. Andi Wijayanto SSos MSc PhD.

Andi Wijayanto adalah mantan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia.

3. Dr Muhammad Chatib Basri SE MSc.

Muhammad Chatib Basri adalah mantan Menteri Keuangan dan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

4. Imam Prasodjo PhD.

Imam Prasodjo adalah sosiologi dan dosen FISIP Universitas Indonesia.

5. Makmur Keliat PhD.

Makmur Keliat adalah Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan dosen FISIP Universitas Indonesia.

6. Rakhmawati Husein PhD.

Rakhmawati Husein dalah dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, anggota Advisory Group untuk Central Emergency Response Fund (CERF), Advisory Board bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, dan anggota Executive Board pada Aliansi Kemanusiaan Indonesia/Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) untuk Myanmar and Bangladesh.

7. Drs Yando Zakaria.

Yando Zakaria adalah antropologi dan peneliti Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA) Yogyakarta.

8. Drs Haryadi (Universitas Airlangga) 

9. Dr Ir Edy Priyono, ME

10. Dr H Syahrul Yasin Limpo, SH, Msi, MH 

11. Jonathan Tahir, BSc (Deputy Chairman Mayada Group).